Aksi WO dalam Rapat Paripurna DPRD DKI bagian dari demokrasi
Ketua DPRD DKI respons aksi walkout dalam rapat paripurna.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2019 dalam rapat paripurna, Senin kemarin (7/9). Interupsi dan aksi walkout turut mewarnai Sidang Paripurna DPRD DKI tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai dinamika politik dalam Rapat Paripurna DPRD kemarin menunjukkan proses demokrasi yang sehat.
"Meski demikian, kita perlu sadari bersama bahwa ini lah proses demokrasi yang sehat," kata Pras melalui Twitter pribadinya, terpantau Rabu (9/9).
"Terus junjung asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan menghadirkan proses penganggaran yang berkualitas, efisien, terbuka, adil, dan akuntabel," lanjutnya.
Seluruh uang rakyat dalam bentuk APBD DKI, jelas Pras, memang wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya.