Aksi WO dalam Rapat Paripurna DPRD DKI bagian dari demokrasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2019 dalam rapat paripurna, Senin kemarin (7/9). Interupsi dan aksi walkout turut mewarnai Sidang Paripurna DPRD DKI tersebut.    

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai dinamika politik dalam Rapat Paripurna DPRD kemarin menunjukkan proses demokrasi yang sehat.

"Meski demikian, kita perlu sadari bersama bahwa ini lah proses demokrasi yang sehat," kata Pras melalui Twitter pribadinya, terpantau Rabu (9/9). 

"Terus junjung asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan menghadirkan proses penganggaran yang berkualitas, efisien, terbuka, adil, dan akuntabel," lanjutnya. 

Seluruh uang rakyat dalam bentuk APBD DKI, jelas Pras, memang wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya.

"Saya juga berharap kepada seluruh jajaran DPRD DKI Jakarta untuk terus memperketat fungsi pengawasannya," katanya. 

Selain itu, dia menekankan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang tertuang dalam dokumen peraturan daerah P2APBD

"Karena memang nyatanya pelaksanaan penggunaan APBD di sepanjang tahun 2019 menjadi sorotan setidaknya lima fraksi di DPRD DKI Jakarta," ujarnya. 

Sebelumnya, empat fraksi DPRD DKI Jakarta melakukan walkout (WO) atau keluar dari ruang rapat paripurna DPRD DKI saat Rapat Paripurna Pengesahan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019, Senin kemarin (7/9).

Adapun empat fraksi itu adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), NasDem, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).