Busyro: Politik dinasti justru dipelopori elite istana

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menyebut, munculnya fenomena calon tunggal di 28 kabupaten/kota di 15 provinsi merupakan anomali overdosis demokrasi di Indonesia. Keberadaan calon tunggal dinilai menggambarkan permasalahan demokrasi yang erat kaitannya dengan oligarki partai politik dan oligarki bisnis.

Disisi lain, dalam Pilkada serentak 2020, terdapat pula fenomena menguatnya calon kepala daerah berbasis politik dinasti.

“Politik dinasti ini justru dipelopori pejabat elite di istana sana. Yang sedang menjabat, kalau tidak sedang menjabat itu tidak begitu rumit permasalahannya. Ini seseorang masih menjabat, tetapi ada keluarganya didiamkan saja maju dalam pilkada atau malah didorong. Apabila, nanti dipersulit karena ada hubungan struktural fungsional kepala daerah terpilih dari keluarganya itu, dengan orang tua kandungnya, yang sedang memimpin dalam struktur pemerintahan di tingkat pusat. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi persoalan memprihatinkan,” ujar Busyro dalam diskusi virtual, Rabu (9/9).

Menurut Busyro, fenomena calon tunggal yang beriringan dengan beberapa calon kepala daerah berbasis politik dinasti ini bakal semakin menyumbat hak asasi politik.

Imbasnya, sambung dia, kader unggulan partai yang cerdas dengan rekam jejak kejujuran, tersingkirkan. Bahkan, juga menyuburkan korupsi hak rakyat untuk memperoleh pemenuhan kepemimpinan yang berkualitas.