Deklarasi KAMI dinilai spesial di era Jokowi

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) akan menjadi suplemen demokrasi.

Ketua CDCC Din Syamsuddin memberikan paparan bersama Pakar Hukum Laut Internasional Hasjim Djalal, pada diksusi publik di Jakarta, Senin (13/01/20). Foto Antara/Muhammad Adimaja.

Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kemarin, Minggu (2/8), dinilai positif di tengah miskinnya kelompok kritis terhadap kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Menjadi suplemen demokrasi di tengah miskinnya kelompok kritis. Kehadiran mereka dirasa spesial karena di era Jokowi ini nyaris tak ada tokoh yang mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah. Banyak yang memilih bagian rezim," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno dihubungi Alinea.id, Senin (3/8).

Menurutnya, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), deklarasi kelompok kritis semacam ini merupakan fenomena politik biasa.

"Bahkan tiap saat bisa kita jumpai kelompok kritis protes. Sekarang pemandangan semacam itu sepi. Pertanda kehampaan demokrasi," ujar dosen Fisip UIN Jakarta ini.

Adi menilai, protes kolektif semacam ini penting untuk memberikan tekanan yang lebih kuat bagi kerja-kerja pemerintahan dan demokrasi.