Demokrat nilai kudeta partainya persoalan serius demokrasi
Partai Demokrat pun meminta pemerintah tidak mengesahkan kepengurusan hasil KLB Deli Serdang, yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menilai, gerakan pendongkelan terhadap partainya bukan sekedar masalah partai politik (parpol) belaka, melainkan juga persoalan serius demokrasi Indonesia.
"Tetapi juga menjadi permasalahan demokrasi di Indonesia saat ini," katanya dalam keterangannya, Kamis (11/3).
Karenanya, Teuku meminta pemerintah mendengarkan aspirasi Partai Demokrat untuk menolak mengesahkan kepengurusan hasil kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), pada 5 Maret. Dalam forum itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, ditetapkan sebagai ketua umum terpilih.
"Kalau ini dibiarkan, maka rakyat tidak akan tinggal diam. Mari kita rapatkan barisan," kata Teuku.
Sementara itu, Ketua Cendikiawan Muda Muslim Indonesia (CMMI), Anhar Tanjung, berpendapat, perbuatan Moeldoko merupakan tindakan inkonsistusional dan berpotensi memcah belah bangsa.