Demokrat kritik Jokowi: RUU Pemilu sudah masuk prolegnas, malah konsen ke UU ITE
Demokrat pertanyakan pertimbangan pemerintah menolak revisi UU Pemilu.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Irwan Fecho merasa janggal dengan sikap Presiden Joko Widodo dan DPR RI yang bersikeras mendukung revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Padahal, lanjutnya, ada Revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang telah disetujui untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021, namun terganjal karena adanya inkosistensi mayoritas sikap fraksi terhadap rancangan itu.
"Apa pertimbangan Presiden Jokowi menolak revisi UU Pemilu yang dianggap prioritas oleh DPR RI dan kemudian justru mencoba mendorong isu UU ITE yang di DPR RI tidak menjadi pembahasan dalam Prolegnas Prioritas 2021," kata Irwan, dalam keterangannya, Rabu (17/2).
Terlepas dari itu, Irwan mengapresiasi wacana RUU ITE yang dilontarkan Presiden Joko Widodo.
"Tetapi saya luruskan, tidak ada itu usulan revisi UU ITE oleh pemerintah. Yang benar adalah usulan revisi UU ITE itu sudah masuk long list Prolegnas Perubahan RUU TAHUN 2020-2024 yang ditetapkan oleh DPR RI," terangnya.