Penundaan pemilu zaman Sukarno dan Soeharto
Pemilu satu-satunya di zaman Sukarno terjadi pada 1955. Pemilu pertama di zaman Soeharto diadakan pada 1971.
Siasat rezim Orde Baru tunda Pemilu 1968 demi kuasa Soeharto
Pemilu yang sejatinya digelar pada 1968, ditunda dengan alasan pembahasan RUU Pemilu yang tak kunjung usai.
2 catatan kritis FPKS dalam Rapat Paripurna DPR
F-PKS minta pembahasan sistem pemilu tetap dilakukan, cabut RUU Ibu Kota Negara.
Demokrat sayangkan UU Pemilu tak masuk Prolegnas Prioritas 2021
Partai Demokrat mendorong RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas karena pemilihan secara bersamaan memiliki beberapa mudarat.
Tito dorong revisi UU Pemilu setelah 2024, LIPI: Absurd, mengada-ngada
Ini memperlihatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan, seperti sistem kebut semalam.
LIPI: Partai pendukung Jokowi manfaatkan 272 Pj kepala daerah
Peneliti LIPI anggap Pj gubernur 2022 dan 2023 akal-akalan politisi.
Pilkada 2024, Fraksi PPP usul pemungutan suara digelar Desember
Fraksi PPP sarankan tahapan Pilkada 2024 dimulai pada 2023.
Mendagri Tito dorong bahas revisi UU Pemilu usai Pilkada 2024
Mendagri Tito Karnavian gelar rapat dengan DPR bahas pelaksanaan pilkada.
Perludem pertanyakan kajian penarikan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021
Perlu adanya kajian komprehensif untuk menghitung implikasi teknis dari pilihan format keserentakan pemilu.
PKS paparkan mudarat UU Pemilu existing
Mayoritas fraksi di DPR dan pemerintah sepakat mengeluarkan UU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas 2021.
PKS ngotot RUU Pemilu tetap dibahas
PKS masih menginginkan pembahasan RUU Pemilu berlanjut.
RUU Pemilu dicabut dari Prolegnas Prioritas 2021
Pemerintah dan DPR sepakati mencabut RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021.
Rapimnas Golkar putuskan tolak revisi UU Pemilu
Golkar ingin fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Buka peluang revisi UU Pemilu, PDIP beber sejumlah alasan
Parlementary treshold hingga praktik money politic jadi alasan PDIP buka peluang revisi UU Pemilu.
Tutup pintu revisi UU Pemilu, Istana: Jangan sedikit-sedikit diubah
Pemerintah tak berniat revisi UU Pemilu dan Pilkada.
Demokrat kritik Jokowi: RUU Pemilu sudah masuk prolegnas, malah konsen ke UU ITE
Demokrat pertanyakan pertimbangan pemerintah menolak revisi UU Pemilu.
Wacana revisi UU Pemilu bukan dari evaluasi, tetapi kepentingan parpol
Pembahasan pemilihan kepala daerah dalam wacana revisi UU Pemilu karena terdapat klausul mengikutsertakan UU Pilkada.
Formappi: Wacana revisi UU Pemilu bikin DPR tak kerja dalam Masa Sidang III
Semestinya DPR harus mengutamakan pengesahan Prolegnas Prioritas 2021.
Peneliti LIPI: Perubahan UU Pemilu untuk jangka panjang
Perubahan UU Pemilu ditujukan bukan hanya untuk Pilkada 2022 dan 2023.
Ketika kepentingan parpol-pemerintah bertemu di RUU Pemilu
Penghentian pembahasan RUU Pemilu refleksi dari kepentingan parpol.
PPP tangkis Demokrat soal Gibran disiapkan maju Pilgub DKI
Gibran dapat maju kapan saja di ajang Pilgub DKI Jakarta.
PDIP soal isu Gibran maju Pilkada DKI: Sembrono
PDIP disebut menolak membahas RUU Pemilu karena Jokowi akan menyiapkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming, untuk maju Pilkada Jakarta 2024.
Pilkada 2024, KoDe Inisiatif: Beban kerja KPU terlalu berat
Ihsan mengingatkan, Pemilu 2019 dapat menjadi contoh keruwetan pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu.
KoDe Inisiatif: Komisi II inkonsisten pertimbangkan Pilkada Aceh 2022
Apapun pertimbangan Komisi II DPR terhadap Pilkada Aceh, harus menjadi bahan pertimbangan juga untuk daerah lain.
Paksakan Pilkada 2024, Demokrat: Ajang konsolidasi pihak tertentu menjelang pilpres
Partai Demokrat memprediksi, akan terjadi potensi pemberangusan netralitas kepala daerah berstatus plt.
