DPD minta Jokowi buka suara soal penundaan pemilu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera merespons wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Harapannya, masyarakat mendapat kepastian soal sikap pemerintah.

"Presiden harus segera meredam polarisasi politik yang kian menyita perhatian publik dan energi bangsa ini. Kami berharap, sikap politik dan kenegarawanan Pak Jokowi yang menolak penundaan pemilu akan mengakhiri wacana yang 'menggelikan' ini," ucap Wakil Ketua DPD, Sultan B. Najamudin, dalam keterangannya, Senin (28/2).

Dirinya berkeyakinan, Presiden Jokowi tetap berkomitmen menolak penundaan pemilu karena dapat memicu keterbelahan politik dan sosial hingga mengakibatkan konflik horizontal dan memperburuk demokrasi. "Saya kira, Pak Jokowi tidak menghendaki itu."

Di sisi lain, Sultan menyayangkan sikap Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, yang menganggap penundaan pemilu adalah rasional. Pangkalnya, pernyataan itu membenarkan sikap politik praktis para elite.

Meski membenarkan semua pihak memang berhak menyampaikan sikap politiknya, tetapi dirinya mengingatkan, pernyataan tersebut jangan menabrak konstitusi dan regulasi.