DPD minta Jokowi buka suara soal penundaan pemilu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera merespons wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Harapannya, masyarakat mendapat kepastian soal sikap pemerintah.

"Presiden harus segera meredam polarisasi politik yang kian menyita perhatian publik dan energi bangsa ini. Kami berharap, sikap politik dan kenegarawanan Pak Jokowi yang menolak penundaan pemilu akan mengakhiri wacana yang 'menggelikan' ini," ucap Wakil Ketua DPD, Sultan B. Najamudin, dalam keterangannya, Senin (28/2).

Dirinya berkeyakinan, Presiden Jokowi tetap berkomitmen menolak penundaan pemilu karena dapat memicu keterbelahan politik dan sosial hingga mengakibatkan konflik horizontal dan memperburuk demokrasi. "Saya kira, Pak Jokowi tidak menghendaki itu."

Di sisi lain, Sultan menyayangkan sikap Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, yang menganggap penundaan pemilu adalah rasional. Pangkalnya, pernyataan itu membenarkan sikap politik praktis para elite.

Meski membenarkan semua pihak memang berhak menyampaikan sikap politiknya, tetapi dirinya mengingatkan, pernyataan tersebut jangan menabrak konstitusi dan regulasi.

"Pernyataan itu bisa dianggap sebagai fatwa oleh anggota ormasnya. Saya kira, tidak tepat jika ketua umum, yang sangat ditunggu kebijaksanaannya dalam menjawab kecemasan publik atas sebuah anomali politik, justru menyatakan sikap politik yang tidak mendidik secara demokrasi," tuturnya.

Wacana penundaan Pemilu 2024 kali pertama disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Dalihnya, sesuai aspirasi para pengusaha.

Belakangan, pernyataan serupa disampaikan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar. Lalu, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.