DPR duga banyak pejabat di Papua danai KKB, BIN diminta turun tangan

Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyebutkan, ada indikasi pejabat tinggi pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II di Papua ikut membiayai gerakan teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Laporan yang masuk di Komisi, banyak pejabat tinggi Papua di tingkat I dan tingkat II membiayai gerakan teroris dengan memberikan senjata, uang, dan mencari pelatih untuk melatih personel," ujar Dave dalam diskusi bertajuk "Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua", di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/9).

Dave menyebut, dugaan keterlibatan pejabat tinggi tersebut terlihat dengan sengaja melakukan penyerangan, merusak fasilitas umum, dan fasilitas sosial untuk berbagai kepentingan. Kepentingannya, lanjutnya, diduga agar tidak mengganggu kebijakan dan kepentingan daerah serta membakar bangunan untuk dibangun yang baru.

"Diduga banyak pejabat daerah di Papua masih turut bermain, siapa dan apa jabatan mereka, itu tugas aparat keamanan untuk membukanya," ujar politikus Partai Golkar ini.

Dave meminta Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI memantau dan mengumpulkan data serta bukti dugaan keterlibatan pejabat daerah tersebut. Menurut dia, kalau sudah ditemukan bukti maka harus diproses secara hukum.