DPR kritik langkah pemerintah kirim nelayan ke Natuna

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis mengkritik langkah pemerintah mengirimkan nelayan dari perairan Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa untuk mencari ikan ke Natuna. Ia mempertanyakan efektivitas penyelesaian sengketa di perairan Natuna dengan mengirim nelayan tersebut.

“Terkait sengketa Natuna, sebetulnya bukan dengan mengirimkan nelayan ke sana. Tetapi, akar masalahnya karena minimnya kekuatan coast guard Indonesia,” kata Abdul Kharis di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1).

Karena dinilai kekuatannya minim, Abdul menuturkan, kapal asing, terutama asal China, sering melintas di perairan Natuna. Dengan adanya penambahan anggaran, diharapkan aparat keamanan Indonesia dapat berpatroli secara intens. 

“Pemerintah didesak agar menggalakkan operasi coast guard di wilayah Natuna Utara. Ini menjadi tanggung jawab Badan Keamanan Laut (Bakamla) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” ujar Abdul.

Menurut dia, kembalinya China ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia menandakan masih lemahnya penjagaan negara terhadap wilayah tersebut. Karenanya, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendorong pemerintah untuk berpatroli setiap saat.