KKP dorong regulasi sedimentasi untuk reklamasi
Dengan adanya regulasi, kegiatan reklamasi harus menggunakan hasil sedimentasi yang diambil menggunakan alat ramah lingkungan.
Kebijakan penangkapan ikan terukur membuat nelayan tersungkur
Penangkapan ikan terukur adalah penangkapan ikan yang dilakukan di zona tertentu berdasarkan kuota tangkapan.
KIARA kritik pengesahan PP Penangkapan Ikan Terukur: Pintu masuk eksploitasi berkedok investasi
KIARA mencatat sedikitnya ada 7 masalah mendasar materiil PP Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Hilirisasi perikanan: Akankah menguntungkan nelayan?
Berbeda dengan sektor pertambangan, hilirisasi perikanan tidak bisa dipukul rata dan harus dijalankan dengan hati-hati.
Ironi nelayan kita: Miskin di laut yang kaya
Walau hasil laut sangat kaya, tetapi kemiskinan menghantui nelayan kita.
Lima strategi utama KKP dalam kebijakan ekonomi biru
Diperkirakan total potensi penyerapan karbon pada ekosistem pesisir Indonesia mencapai 3,4 giga ton (GT).
KKP targetkan kawasan konservasi lamun dan mangrove dalam ekonomi biru
Indonesia memiliki sekitar 3,36 juta hektare lahan mangrove yang bisa menyerap 14 miliar ton karbondioksida (CO2).
Ekspor komoditas perikanan di perbatasan Sebatik meningkat dua bulan berturut-turut
Wilayah perbatasan bisa menjadi peluang dan tantangan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor.
KKP targetkan nelayan tradisional berpenghasilan Rp5 juta perbulan
Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 2.849.734 nelayan memanfaatkan laut Indonesia sebagai lokasi mata pencaharian.
Stigma buruk buat keengganan anak muda geluti profesi nelayan
Kesenjangan sosial yang dialami nelayan jadi stigma buruk nelayan.
KKP sebut ekspor perikanan meningkat 21,63% dari tahun lalu
Menurut data sementara Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk perikanan mencapai US$548,35 juta pada Maret 2022.
Kebijakan penangkapan terukur: Demi nelayan tradisional atau kapal-kapal besar?
Kebijakan penangkapan terukur bertujuan menggenjot PNBP perikanan. Ini mengancam nelayan tradisional dengan hadirnya kapal-kapal besar.
KKP sebut jenis ikan ini selalu diburu masyarakat selama Nataru
KKP telah memastikan volume ketersediaan ikan selama Desember 2021 dan Januari 2022 sebesar 2.497.000 ton.
Menteri KKP Wakyu Sakti Trenggono bangga capaian PNBP hingga Rp1 triliun
Nilai PNBP KKP masih akan bertambah hingga akhir tahun.
Prognosa ekspor produk perikanan 2021 mencapai US$5,45 miliar
Pada periode Januari-Oktober 2021, nilai ekspor Indonesia mencapai US$4,56 miliar atau naik sekitar 6,6%.
Sengsara nelayan atas kenaikan pungutan hasil perikanan
Kenaikan tarif Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan menguras kantong nelayan.
KKP targetkan konsumsi ikan nasional pada 2024 sebesar 62,05 kg/kapita
Konsumsi ikan nasional pada 2020 sebesar 56,39 kg/kapita dan pada tahun ini ditargetkan meningkat menjadi 58,08 kg/kapita.
Film Samudra Loka, upaya tingkatkan literasi maritim
Film ini dibuat sebagai salah satu sumber untuk membuat publik menjadi terliterasi mengenai maritim.
Nawacita ekonomi biru, antara cita-cita dan realita
Fokus pembangunan berlandaskan ekonomi biru sudah berhembus sejak lama namun belum terealisasi dengan sempurna.
Ekspor udang Indonesia ke AS semakin terbuka
Produk udang yang memiliki pangsa besar besar di AS, di antaranya shrimp warm-water peeled frozen (udang kupas beku).
KKP resmi larang ekspor benih bening lobster
Permen ini merupakan salah satu wujud dari janjinya usai dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada Desember 2020.
DPR dan pemerintah sepakati lanjut bahas RUU Landasan Kontinen
Pansus RUU Landas Kontinen akan menggunakan prinsip kehati-hatian.
Pemerintah genjot industri perikanan Indonesia bagian Timur
Pemerintah daerah bisa memberikan dukungan dalam mendorong berjalannya logistik koridor yang baik.
Kebocoran pipa minyak di Karawang, KKP minta Pertamina tanggung jawab
Bila terus meluas dapat mengancam keberlanjutan ekosistem dan mengganggu aktivitas nelayan.
KKP targetkan PNBP sektor kelautan dan perikanan Rp12 triliun
Trenggono mengatakan perlu memperkuat fungsi syahbandar di pelabuhan perikanan.
