Dinilai rugikan petani sawit, DPR minta larangan eskpor CPO dicabut

Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun, meminta pemerintah segera membuka kembali ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Menurutnya, larangan ekspor CPO dan turunannya yang sudah berlaku sejak 28 April 2022 tersebut telah menimbulkan merugikan, salah satunya bagi petani sawit.

Dia berpandangan, jika harga sawit semakin anjlok, petani bisa kembali miskin. Oleh karenanya, pemerintah seharusnya melakukan pengkajian yang mencegah terjadinya dampak seperti ini.

"Harus dibukalah (ekspor CPO dan turunannya). Bukan untuk kepentingan pengusaha minyak goreng dan pengusaha CPO, tapi petani sawit. Jadi petani yang sekarang hasil sawitnya enggak laku, enggak diterima pabrik, busuk di pohon, busuk di mobil, itu sudah merugi beberapa bulan ini," ujar Rudi dalam keterangannya, Kamis (19/5). 

Menurut Rudi, saat ini petani sawit mengalami kerugian yang besar. Selain karena harga tandan buah segar (TBS) yang bisa mencapai Rp1.000 per kilogram, petani sawit kini juga mengalami kesulitan dalam menjual TBS dikarenakan pabrik-pabrik yang belum bisa menerima kembali TBS dari petani karena kelebihan stok.

"Jadi ketika menekan satu atau sekelompok pengusaha agar menormalkan CPO, jangan juga dikorbankan petani-petani kecil yang sejumlah 20 juta lagi. Akhirnya harga TBS anjlok, enggak laku di tingkat-tingkat pabrik dan tingkat-tingkat desa, kecamatan, jadi sekarang petani sawit resah, akhirnya muncullah demonstrasi," kata politikus Partai Nasdem ini.