Jokowi dinilai paksakan diri lantik Megawati jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan, ternyata Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memperhatikan masukan para ahli karena tetap melantik Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) siang ini (Rabu, 13/10).

Keputusan pemerintah melantik Megawati yang Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dinilai sebagai bentuk pemaksaan diri. "Pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP ini," ujar Mulyanto kepada Alinea.id, Rabu (13/10/2021).

Dengan kondisi ini, jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, akan terbuka lebar peluang politisasi riset. "Apalagi Ketua Dewan Pengarah BRIN ini memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus," bebernya.

Padahal, jelas Mulyanto, para ahli meminta agar tidak terjadi politisasi riset di dalam BRIN dengan mengangkat dewan pengarah yang secara ex-officio diangkat dari Dewan Pengarah BPIP.

"Jurnal sains terkenal Nature, dalam editorial tanggal 8 September 2021 menulis kekhawatiran intervensi politik dalam BRIN, sebagai lembaga baru terpusat (super agency) dengan reorganisasi yang ambisius, namun tidak jelas rencana kinerjanya," ungkap Mulyanto.