"Jokowi pelan-pelan membunuh demokrasi..."

Gejala otoritarianisme dinilai kian menguat di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

Presiden Jokowi bersama Wapres Ma'ruf Amin menghadiri perayaan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. /Foto Instagram @jokowi

Gejala otoritarianisme dinilai kian menguat di tubuh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Analis politik dari CEO Voxpol Research Center & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyebut rezim Jokowi kian "sadis" membungkam suara-suara kritis yang dialamatkan pada pihak penguasa. 

Ia mencontohkan ancaman hukuman penjara hingga 4 tahun bagi aktivis hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar dan Fatia Maulidyanti. Haris dan Fatia dianggap mencemarkan nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan karena mengkritik kepentingan bisnis Luhut di Papua.

Teranyar, keluarga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Melki Sedek Huang di Pontianak, Kalimantan Barat, dilaporkan mendapat intimidasi dari aparat. Intimidasi itu diduga terkait aktivisme politik Melki di kampus. 

"Begitu banyak lawan politik yang sudah tiarap dan dibungkam. Ada yang dirundung media sosialnya, Ketua BEM UI diancam keluarganya. Haris Azhar dan Fatia hanya karena mengkritik soal bisnis dan korporasi yang dibangun oleh Luhut kemudian harus menghadapi sanksi pidana 4 tahun penjara," kata Pangi kepada Alinea.id, Rabu (15/11).

Belum lama ini, Direktur Eksekutif Charta Politica, Yunarto Wijaya mengumumkan bakal berhenti bermain media sosial X untuk sementara waktu. Tidak jelas apa alasan pria yang akrab disapa Toto itu pamit dari X. Namun, Toto sempat mengklarifikasi soal foto dia bersama Prabowo yang beredar di medsos.