Komisi IV desak transparansi penggunaan dana sawit di BPDPKS
Dalam rapat dengan DPR, kata Anggia, pihak BPDPKS cenderung membeo kepada Komite Pengarah.
Anggota Komisi IV DPR, Anggia Erma Rini, mendorong transparansi dana sawit yang ada di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan jumlah ratusan triliun. Menurutnya, sejauh ini rapat-rapat yang digelar Komisi IV dengan BPDPKS tidak cukup mendapatkan sejumlah informasi terkait anggaran ini.
Dia mengatakan, banyak pertanyaan DPR tidak mendapatkan jawaban dari BPDPKS.
"Sebenarnya, intinya jangan ada dusta di antara kita," kata Anggia dalam diskusi Dialektika Demokrasi bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5).
Diketahui, BPDPKS memiliki Komite Pengarah yang berisi delapan kementerian/lembaga meliputi; Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian PPN/Bappenas.
"Kebetulan saya Ketua Panja Kelapa Sawit saat ini, dua kali kita undang BPDPKS dan banyak hal yang kita nggak dapat jawaban. Mentok," kata dia.