Komisi II DPR minta KPU petakan potensi permasalah tahapan Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu harus bisa memetakan berbagai potensi permasalahan yang mungkin timbul dalam setiap tahapan Pemilu 2024. Dia menilai permasalahan yang akan dihadapi dalam tahapan Pemilu 2024 tidak akan jauh berbeda dengan pemilihan terdahulu. 

"Terutama soal data pemilih yang dari tahun ke tahun terus ditemukan masalah, begitu juga dengan pendaftaran partai peserta pemilu" ujar Guspardi dalam keterangannya, Kamis (16/6). 

Diketahui, tahapan Pemilu 2024 resmi diluncurkan KPU pada Selasa 14 Juni 2022. Sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 yang diundangkan pada 9 Juni lalu, tahapan pemilu akan berlangsung selama 20 bulan, terhitung mulai 14 Juni 2022 hingga 14 Februari 2024 jadwal pencoblosan calon legislator dan pasangan calon presiden. 

Guspardi menjelaskan, beberapa masalah utama kerap berulang dalam urusan data pemilih. Misalnya, pemilih ganda, pemilih pindah alamat, serta masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena belum mempunyai kartu tanda penduduk dan lain sebagainya. Kata dia, berbagai persoalan ini harus diantisipasi oleh penyelenggara pemilu dengan segera melakukan inventarisasi seluruh permasalahan data pemilih tersebut. Berikutnya mengkonsultasikannya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, lanjut Guspardi, pendataan pemilih ini akan berdampak pada tingkat partisipasi pemilu.

"Karena itu, perlu didorong  agar partisipasi pemilih termasuk juga memberikan pendidikan politik secara masif, agar masyarakat paham tentang hak-haknya dalam pemilu yang akan menentukan perjalanan bangsa ke depan. Semakin banyak masyarakat pemilih yang datang menyalurkan hak poltiknya semakin legitimate orang yang dipilih," kata politisi PAN ini.