Mendagri dukung keputusan MK soal penunjukan kepala daerah
Komisi II DPR menyebut posisi lima penjabat gubernur yang dilantik Mendagri rawan digugat publik.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengangkatan penjabat kepala daerah. MK menyampaikan agar pemerintah mempertimbangkan dan memberi perhatian membuat peraturan pemerintah (PP) khusus guna penunjukkan penjabat yang bersifat demokratis dan transparan.
"Intinya itu kan mengenai masa jabatan yang tidak sampai lima tahun untuk hasil pemilihan Pilkada 2020. Yang kedua juga mengenai mekanisme penunjukan pejabat yang habis masa jabatan di tahun 2022/2023, itu letaknya bukan di dalam keputusan, bukan keputusan, tapi di dalam pertimbangan," ujar Tito usai pelantikan lima penjabat gubernur di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Kamis (12/5).
Mendagri menjelaskan, prinsip demokratis telah dijalankan melalui upaya menghimpun aspirasi dari berbagai pihak. Adapun prinsip transparansi juga dilakukan dengan mekanisme sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan melibatkan para menteri dan kepala lembaga. Dalam sidang tersebut, Jokowi mendengarkan pendapat dari para menteri dan pimpinan lembaga terkait masing-masing calon penjabat.
"Tiap satu-satu dibahas orang ini bagaimana, kinerjanya bagaimana, dan kemudian apakah ada catatan pelanggaran hukum atau potensi pelanggaran hukum, semua dibahas di sana (sidang TPA)," tegasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyebut posisi lima penjabat gubernur dilantik untuk mengisi kekosongan kepala daerah yang habis masa jabatannya pada pertengahan Mei 2022, rawan digugat oleh publik. Hal ini lantaran Kemmendagri menunjuk penjabat tidak mengikuti putusan MK untuk membuat peraturan teknis penjabat kepala daerah.