Munas PPP urung deklarasi cawapres
PPP menilai apabila deklarasi cawapres saat ini situasinya kurang menguntungkan. Bahkan sejumlah ulama PPP menilai lebih banyak mudaratnya.
Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diselenggarakan di Semarang selama dua hari, belum juga memutuskan nama kader yang akan diusung sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019. PPP menilai deklarasi cawapres saat ini lebih banyak mudaratnya.
Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani mengatakan, munas PPP tidak mengusulkan atau menyebutkan nama cawapres. Namun Arsul menyebut bahwa kriteria cawapres adalah sosok yang mempunyai kapasitas dan kompetensi intelektual yang memadai, termasuk memahami persoalan-persoalan nasional.
Ia menjelaskan para alim ulama yang hadir pada munas sangat melihat aspek mudarat dan manfaatnya terkait dengan penyebutan nama cawapres yang akan diusung partai berlambang kakbah itu. Munas memandang belum saatnya untuk disampaikan sekarang terkait pencalonan cawapres.
"Karena kalau disampaikan sekarang akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, akibatnya akan menimbulkan reaksi-reaksi dari parpol koalisi pendukung Pak Jokowi," kata Arsul seperti dikutip Antara.
Para alim ulama PPP, kata dia, berkomitmen bahwa nama cawapres tidak dilakukan dalam waktu dekat karena dinilai justru akan menimbulkan kegaduhan politik baru. Penyebutan cawapres bahkan disepakati setelah urusan pilkada selesai.