Usulan ambang batas 7% dinilai berpotensi mempersempit peluang PSI lolos DPR pada Pemilu 2029 dan memicu persaingan partai menengah.
Usulan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7% yang disampaikan Partai NasDem menjelang Pemilu 2029 dinilai tidak semata-mata berangkat dari alasan penyederhanaan sistem kepartaian.
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai wacana tersebut berpotensi mempersempit ruang elektoral Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk lolos ke parlemen, terutama karena sejumlah kader PSI diketahui merupakan mantan kader NasDem.
“Potensi migrasi kader NasDem ke PSI ke depan masih terbuka dan bahkan bisa semakin besar. Dalam konteks itu, usulan ambang batas 7% dapat dibaca sebagai ‘lampu kuning’ bagi kader yang mempertimbangkan perpindahan partai, agar menimbang ulang risiko elektoral jika bergabung dengan partai yang belum pernah lolos ke parlemen,” ujar Arifki, Senin (23/2).
Arifki menilai, secara normatif, kenaikan ambang batas dapat dibenarkan dalam kerangka penguatan sistem presidensial. Semakin sedikit partai di parlemen, semakin sederhana proses pembentukan koalisi dan negosiasi legislasi. Namun, dalam praktik politik, perubahan aturan main jarang bersifat netral.
“Ambang batas 7% bukan sekadar desain kelembagaan. Itu adalah instrumen politik. Dalam konteks 2029, PSI adalah salah satu partai yang paling terdampak jika aturan itu diberlakukan,” ujar Arifki.