Pernyataan Joko Widodo yang menyatakan siap turun langsung ke daerah untuk membantu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghadapi Pemilu 2029 memunculkan spekulasi soal arah dan posisi politiknya pascapresidensi. Langkah ini dinilai bukan semata aktivitas kampanye, melainkan sinyal relasi politik yang bersifat saling menguntungkan.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai dari sudut pandang PSI, keterlibatan Jokowi memiliki nilai strategis yang signifikan. Sebagai figur nasional dengan tingkat pengenalan publik yang masih tinggi, Jokowi dinilai mampu meningkatkan visibilitas dan daya tarik PSI, terutama di daerah yang selama ini bukan basis elektoral utama partai tersebut.
“Bagi PSI, Jokowi adalah aset simbolik yang bisa mendongkrak elektoral. Figur ini dapat mempercepat pengenalan partai dan membuka akses ke segmen pemilih tertentu,” ujar Arifki, Senin (2/2).
Namun, menurut Arifki, relasi ini tidak bersifat sepihak. Jokowi juga memiliki kepentingan untuk tetap berada dalam orbit politik nasional setelah tak lagi menjabat presiden. Dalam konteks tersebut, PSI dapat berfungsi sebagai kendaraan politik yang memberi ruang pengaruh sekaligus menjaga posisi tawar Jokowi menjelang kontestasi 2029.
“PSI memberi Jokowi kanal politik tanpa harus masuk ke partai besar atau berada dalam struktur pemerintahan. Ini relasi yang lazim dalam praktik politik,” kata Arifki.
Ia menjelaskan, hubungan saling membutuhkan semacam ini kerap muncul pada fase pascakekuasaan. Partai membutuhkan figur populer untuk meningkatkan elektabilitas, sementara figur membutuhkan partai agar tetap relevan dan memiliki saluran politik yang jelas.
Meski demikian, Arifki mengingatkan bahwa dukungan tokoh besar tidak otomatis menjamin keberhasilan elektoral. Pengalaman pemilu menunjukkan, figur hanya berfungsi sebagai pengungkit awal, sementara hasil akhir sangat ditentukan oleh kerja organisasi partai, kekuatan struktur di tingkat lokal, serta konsistensi agenda dan program yang ditawarkan kepada publik.
“Figur bisa membuka pintu, tetapi yang menentukan apakah pintu itu dilewati atau tidak adalah kerja partai itu sendiri,” ujarnya.
Terkait keputusan Jokowi kembali aktif turun ke daerah, Arifki menilai langkah tersebut wajar. Selain karena isu-isu politik yang terus menyertainya, persepsi publik terhadap Jokowi juga dinilai akan berpengaruh terhadap dinamika politik nasional, termasuk peluang elektoral Gibran pada 2029.
Dalam praktik politik Indonesia, mantan presiden kerap tetap memainkan peran informal, baik sebagai simbol maupun aktor berpengaruh. Contohnya dapat dilihat pada peran Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat dan Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan.
“Isu Jokowi turun gunung bisa dibaca sebagai uji ‘kesaktian’ politik Jokowi—bukan hanya meloloskan PSI ke parlemen, tetapi menjadikannya partai besar. Namun, semua kembali ke PSI, apakah mampu mengelola momentum ini menjadi kerja politik yang konkret dan berkelanjutan,” tutur Arifki.
