Mudarat pilkada tidak langsung, bakal jadi bancakan parpol
Akan terjadi ledakan civil society apabila pilkada dilakukan secara tidak langsung.
Ongkos pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang besar, memunculkan usulan untuk pilkada dilakukan secara tidak langsung. Usulan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk dari politikus.
Merespons usulan pilkada dilakukan tidak langsung, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, saat membuka rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Hotel Ritz Carlton beberapa waktu lalu mengatakan partainya membebaskan biaya dalam Pilkada 2020.
Namun, apa yang diungkap Airlangga sebenarnya retorika elite politik. Pada kenyataanya, mahar politik di tingkat daerah tetap saja diperlukan.
Belum lama ini, seorang wakil bupati di sebuah daerah di Flores, NTT berbincang kepada Alinea.id. Ia bercerita tentang kegalauannya untuk maju sebagai bupati pada Pilkada 2020.
Diakuinya, meski sebagian besar keluarga dan kolega politiknya mendukungnya, namun karena terbentur modal, ia memutuskan untuk kembali bersanding dengan calon bupati petahana.