PKB bantah kursi Ketua MPR bakal dikuasai Golkar

KIK dipastikan bakal mengusulkan satu paket pimpinan MPR.

Ketua MPR Zulkifli Hasan (keempat kiri) didampingi Wakil Ketua MPR (dari kiri ke kanan) Ahmad Basarah, Oesman Sapta Odang, E.E. Mangindaan, Mahyudin, Hidayat Nur Wahid, Ahmad Muzani dan Muhaimin Iskandar memimpin rapat pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7). /Antara Foto

Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menegaskan hingga kini belum ada kesepakatan yang dicapai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) terkait siapa yang paling pantas menduduki kursi Ketua MPR RI. Menurut Karding, setiap partai di KIK masih berpeluang mendudukkan kadernya ke kursi panas tersebut. 

"Karena saya memastikan pilihan MPR itu paket. Paket itu harus kesepakatan dari seluruh partai-partai koalisi. Jadi, nanti soal siapa yang disetujui, apakah Golkar atau yang lain, tergantung kesepakatan. Mungkin juga tergantung pendapat dan arahan dari Pak Jokowi," ujar dia di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8). 

Sebelumnya, politikus Partai Golkar Zainudin Amali mengklaim parpol-parpol yang tergabung dalam koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf tidak mempermasalahkan bila kursi Ketua MPR periode 2019-2024 ditempati oleh kader Golkar. 

Menurut Zainudin, sebagai parpol dengan perolehan kursi DPR terbanyak kedua di Pileg 2019 sudah sewajarnya kursi Ketua MPR diberikan ke Golkar. Apalagi, kursi Ketua DPR sudah hampir pasti milik PDI-Perjuangan. 

Diakui Karding, Golkar terbilang pantas untuk mendudukkan kadernya sebagai Ketua MPR. Namun demikian, menurut dia, belum pernah ada kesepakatan di antara parpol KIK untuk memberikan kursi Ketua MPR ke Golkar.