PKB bantah kursi Ketua MPR bakal dikuasai Golkar

Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menegaskan hingga kini belum ada kesepakatan yang dicapai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) terkait siapa yang paling pantas menduduki kursi Ketua MPR RI. Menurut Karding, setiap partai di KIK masih berpeluang mendudukkan kadernya ke kursi panas tersebut. 

"Karena saya memastikan pilihan MPR itu paket. Paket itu harus kesepakatan dari seluruh partai-partai koalisi. Jadi, nanti soal siapa yang disetujui, apakah Golkar atau yang lain, tergantung kesepakatan. Mungkin juga tergantung pendapat dan arahan dari Pak Jokowi," ujar dia di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8). 

Sebelumnya, politikus Partai Golkar Zainudin Amali mengklaim parpol-parpol yang tergabung dalam koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf tidak mempermasalahkan bila kursi Ketua MPR periode 2019-2024 ditempati oleh kader Golkar. 

Menurut Zainudin, sebagai parpol dengan perolehan kursi DPR terbanyak kedua di Pileg 2019 sudah sewajarnya kursi Ketua MPR diberikan ke Golkar. Apalagi, kursi Ketua DPR sudah hampir pasti milik PDI-Perjuangan. 

Diakui Karding, Golkar terbilang pantas untuk mendudukkan kadernya sebagai Ketua MPR. Namun demikian, menurut dia, belum pernah ada kesepakatan di antara parpol KIK untuk memberikan kursi Ketua MPR ke Golkar. 

"Saya tidak mendengar kesepakatan itu. Makanya saya tidak berani ngomong. Silahkan ditanya ke teman yang ngomong itu saja, bukan saya," ujarnya. 

Terkait jumlah paket pimpinan, Karding memastikan, KIK bakal mengusulkan satu paket. "Pasti KIK itu sepakat untuk paket. Sangat mungkin (dibentuk) paket. Saya tidak bisa memastikan karena tidak tahu rapatnya di mana. Kapan diambil keputusan," ujar Karding.

Selain diincar Golkar dan PKB, kursi Ketua MPR juga dibidik Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di kubu oposisi, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga menyatakan minatnya untuk mendudukkan kader di kursi tersebut.