Politisi jadi komisaris BUMN, waspada proyek dipolitisasi
Pemerintah dinilai seharusnya memilih tokoh profesional karena keuangan BUMN yang saat ini disebut kacau.
Belum lama masuk lingkaran istana dengan jabatan Juru Bicara Istana, kini Ali Mochtar Ngabalin diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I. Pengangkatan politisi Partai Golkar ini pun menuai kritik dari oposisi, bahkan mempertanyakan kompetensi Ngabalin terkait posisinya di Angkasa Pura I.
Politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengkritik pilihan pemerintah menempatkan Ngabalin yang bukan seorang profesional. Kata Riza, bukan seorang politisi yang layak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Angkasa Pura I.
Riza menilai pengangkatan seorang politisi tidak cocok untuk menyehatkan kondisi BUMN sekaliber Angkasa Pura I yang kini sedang menuai banyak permasalahan. Ia pun menyayangkan Ngabalin berada di jajaran komisaris.
"Dalam kondisi masalah BUMN seharusnya pemerintah menempatkan orang-orang terbaik di jajaran direksi dan komisaris. Jabatan tersebut bukan jabatan politik, tapi jabatan profesional," kata Riza di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Jumat,(20/7).
Senada, Wakil Anggota DPR Fahri Hamzah menilai langkah pemerintah memberikan posisi Ngabalin di BUMN adalah langkah keliru. Bahkan, Fahri menyebut amat berbahaya apabila seorang politisi memiliki jabatan di BUMN.