PPP kritik Menteri Investasi soal usulan tunda Pemilu 2024
Bahlil diminta tau tupoksi jabatannya yang tidak berhubungan dengan politik.
Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR, Achmad Baidhowi, menyebut pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menginginkan jadwal Pemilu 2024 diundur telah keluar dari kewenangannya.
Baidhowi menilai, Bahlil tidak mencerminkan karakter seorang menteri investasi. Menurutnya, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menteri investasi hanya berkutat pada sektor ekonomi, bukan di ranah politik.
"Anda itu menteri investasi yang mengurusi investasi ekonomi, bukan investasi politik. Sebaiknya fokus pada tupoksinya di bidang investasi ekonomi tidak perlu mengurusi politik," kata Baidhowi kepada wartawan, Senin (10/1).
Lelaki yang akrab disapa Awiek itu menjelaskan, persoalan perpanjangan tiga periode dalam masa jabatan presiden sudah diatur di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dia mengatakan, pembahasan masa jabatan presiden tidak bisa dilakukan bila tanpa amendemen UUD 1945.
"Sejauh ini belum ada amendemen terkait masa jabatan presiden maupun DPR," ujar Baidhowi.