PPP kritik Menteri Investasi soal usulan tunda Pemilu 2024

Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR, Achmad Baidhowi, menyebut pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menginginkan jadwal Pemilu 2024 diundur telah keluar dari kewenangannya.

Baidhowi menilai, Bahlil tidak mencerminkan karakter seorang menteri investasi. Menurutnya, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menteri investasi hanya berkutat pada sektor ekonomi, bukan di ranah politik.

"Anda itu menteri investasi yang mengurusi investasi ekonomi, bukan investasi politik. Sebaiknya fokus pada tupoksinya di bidang investasi ekonomi tidak perlu mengurusi politik," kata Baidhowi kepada wartawan, Senin (10/1).

Lelaki yang akrab disapa Awiek itu menjelaskan, persoalan perpanjangan tiga periode dalam masa jabatan presiden sudah diatur di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dia mengatakan, pembahasan masa jabatan presiden tidak bisa dilakukan bila tanpa amendemen UUD 1945.

"Sejauh ini belum ada amendemen terkait masa jabatan presiden maupun DPR," ujar Baidhowi.

Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan, Bahlil menyebut kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilu 2024 diundur di tengah masa pemulihan ekonomi. Hal itu diungkapkan Bahlil mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan pemerintahan Jokowi hingga 2027.

Bahlil mengatakan, saat ini seluruh negara di dunia tengah menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi.

"Jika melihat dunia usaha. Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur?" kata Bahlil Lahadalia, Senin (10/1).