Presiden diminta bertanggung jawab atas setiap kebijakan menterinya
Presiden bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan para menterinya.
Managing Director, Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai, ada kesalahan pemahaman terkait perombakan atau reshuffle kabinet. Menurutnya, dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, tanggung jawab penuh ada di tangan presiden, bukan menteri.
Anthony menyebut, perombakan kabinet seolah menempatkan tanggung jawab berada di tangan menteri. Sehingga, presiden wajib mengganti menteri dengan kinerja yang kurang baik.
"Dalam sistem presidensial, yang bertanggung jawab penuh adalah presiden. Ini yang harus kita luruskan, jangan sampai rakyat terkecoh selalu meminta tanggung jawab menteri," kata Anthony dalam diskusi daring yang digelar Narasi Institute, Jumat (17/6).
Presiden memiliki hak prerogatif sebagai pemimpin negara, termasuk untuk melakukan perombakan kabinet. Kendati demikian, menurut Anthony, penggantian menteri bukan solusi dari permasalahan yang ada.
"Kita salah arah kalau kita mengharapkan pergantian menteri adalah sebagai solusi, padahal pergantian menteri seolah menjadi cuci tangan dari eksekutif," ujarnya.