DPR sesalkan ketidakharmonisan serikat pekerja dengan direksi Pertamina
DPR meminta segera adanya penyelesaian permasalahan.
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron, menyayangkan adanya ketidakharmonisan hubungan antara direksi dan serikat pekerja PT Pertamina (Persero) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pertamina Bersatu (FSPPB). Herman meminta permasalahan tersebut segera diatasi agar tidak menjadi bumerang bagi Pertamina.
"Semestinya serikat pekerja Pertamina bisa duduk barsama dengan direksi dan menyampaikan tuntutanya secara baik-baik kepada direksi Pertamina. Dan tidak perlu mangambil upaya dengan mengancam untuk mogok kerja karena akan memperkeruh keadaan dan mengganggu kinerja Pertamina secara koorporasi," kata Herman dalam keterangannya, Jumat (24/12).
Menurut Herman, ada kepentingan yang lebih besar ke depan bagaimana mewujudkan Pertamina menjadi BUMN kuat dan kontributif bagi rakyat, bangsa, dan negara. Namun, kata politikus Partai Demokrat itu, direksi sebagai pimpinan dan pengatur jalanya roda perusahaan memiliki kewenangan serta menentukan arah kebijakan korporasi.
"Tentu kita tahu bahwa pekerja adalah instrumen penting dalam sistem perusahaan, oleh karenanya kinerja perusahaan akan sangat ditentukan kinerja pekerjanya. Harus harmoni keduanya," ujar dia.
Herman Khaeron pun memahami tuntutan FSPPB. Kendati begitu, dia meminta para serikat pekerja memahami kebijakan Pertamina sebagai BUMN tidak terlepas dari kebijakan pemerintah.