Tahan laju pelemahan rupiah, kebijakan pemerintah kurang berani

Pemerintah diminta perlu mengeksekusi langkah-langkah yang lebih berani seperti menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) impor baja

Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua Tim Kampanye Nasional Erick Thohir (kiri) berbincang dengan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jateng Bambang Wuryanto (kanan) saat menghadiri acara Pelantikan dan Konsolidasi TKD Jateng Koalisi Indonesia Kerja Jokowi-Ma'ruf Amin di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/10/18). Capres nomor urut 01 tersebut menargetkan perolehan suara TKD Jokowi-Ma’ruf Amin di wilayah Jateng pada Pilpres 2019 mendatang dapat mencapai 78-82 persen suara. ANTARA FOTO

Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno, Handi Risza Idris, menilai kebijakan pemerintahan Jokowi masih kurang efektif dalam menahan laju pelemahan rupiah. 

Pemerintah diminta perlu mengeksekusi langkah-langkah yang lebih berani seperti menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) impor bagi komoditas besar seperti baja.

"Jangan yang kecil-kecil, yang besar seperti baja malah tidak tersentuh. Naikan pajaknya, itu nanti kan bisa jadi sumber pendapatan negara," kata Handi di Tebet, Jakarta, Sabtu (20/10).

Selain itu, menurut Handi, pemerintah dapat mengurangi biaya subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang bisa mengurangi defisit neraca berjalan (CAD). Pemerintah perlu mengkaji dampaknya terhadap masyarakat yang dapat menimbulkan inflasi.

"Saya lihat pemerintah memang menjaga inflasi yang sampai hari ini di 3,5%, saya nggak tahu pemerintah mau mengorbankan hal ini untuk meraih hal yang lebih besar atau tidak," ujarnya.