Tiga tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, penyelesaian HAM berat jadi sorotan
KontraS menilai upaya pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat mengabaikan pemulihan terhadap korban.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberikan catatan evaluasi atas kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dalam sektor Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini disampaikan bertepatan dengan tiga tahun masa jabatan Jokowi-Ma'ruf yang jatuh pada 20 Oktober 2022.
Salah satu hal yang disoroti KontraS terkait upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.
Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti mengungkapkan, pihaknya menilai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat diarahkan pada pemutihan tanggung jawab pelaku. Di sisi lain, upaya tersebut mengabaikan pemulihan terhadap korban.
Fatia menyoroti janji Jokowi saat kampanyenya pada 2019 untuk melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
"Akan tetapi, janji Presiden untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara berkeadilan hanya merupakan lip service lanjutan sejak periode pertama kepemimpinannya," kata Fatia dalam keterangannya, Kamis (20/10).