Tokoh politik harus mengharamkan politik identitas

Politik identitas disampaikan oleh kelompok tertentu untuk merugikan calon tertentu dan menguntungkan calon tertentu.

Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan pemilu serentak untuk DPR, DPD, dan pilpres. Ilustrasi Alinea.id/Oky Diaz

Pengamat politik Emrus Sihombing mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang mengimbau agar tidak ada lagi politik identitas pada Pemilihan Umum 2024. Menurut Emrus, semua tokoh politik, terutama yang akan berkompetisi pada pemilu nanti, seharusnya punya komitmen yang sama dengan Jokowi. 

"Publik harus meminta ke kandidat agar menyatakan mengharamkan politik identitas yang sempit," kata Emrus saat dihubungi.

Emrus mengatakan, politik identitas disampaikan oleh kelompok tertentu untuk merugikan calon tertentu dan menguntungkan calon tertentu. Padahal, dampak dari politik identitas bisa memicu konflik horizontal. 

"Kalau itu terjadi, akan sulit diredam. Negara ini berasaskan Pancasila. Kita tumbuh karena kebersamaan. Setiap manusia berbeda antara satu dan lainnya. Dan perbedaan itu harus dihargai," tegas Emrus.

Emrus mengatakan, pesan Jokowi agar tidak ada politik identitas pada Pemilu 2024 sangat positif. Sebagai presiden, ia punya kekuatan dalam menyampaikan pesan sehingga diikuti tokoh politik lainnya.