Ke mana arah politik kelompok abangan?
Antropolog Amerika Serikat Clifford Geertz membagi muslim Jawa menjadi kategori santri, abangan, dan priayi.
Bawaslu ungkap tantangan pelaksanaan Pemilu 2024
Dalam gelaran pesta demokrasi, kerap terjadi politisasi identitas. Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat.
Cegah polarisasi, KAHMI Jaksel minta masyarakat tolak politik identitas
"Pemilu 2024 harus terlepas dari jerat politik identitas yang mengaburkan pandangan berkomitmen pada kejujuran dan transparansi."
Jaga stabilitas negara, PBNU ajak semua pihak berpolitik santun
Semua pihak diminta agar tetap mengedepankan kondusivitas dan stabilitas politik serta keamanan nasional.
Pemilu berkualitas tanpa konflik butuh peran semua komponen bangsa
Dengan adanya semangat persaudaraan kebangsaan, maka akan tumbuh solidaritas di antara sesama anak bangsa.
Anies akui isu agama jadi mainan politik, tetapi..
Kendati demikian, Anies mengatakan, setiap calon yang terpilih harus merangkul semua pihak dan melupakan polarisasi.
Soal label politik identitas, Anies klaim itu hanya persepsi
Anies awalnya berbicara panjang lebar mengenai tuduhan politik identitas yang kerap dialamatkan kepadanya.
Politikus Golkar soroti politik identitas: Jadi isu dunia
Presiden Jokowi sempat mengingatkan agar kontestan Pemilu 2024 tidak menggunakan politik identitas dan memainkan isu SARA.
Waketum PKB bela Anies soal politik identitas
Predikat tersebut tak lebih dari upaya pembusukan terhadap bakal calon presiden dari Partai Nasdem itu.
Pengamat: Politik identitas sempit bisa menimbulkan konflik horizontal
Menurut Emrus, yang berbahaya adalah politik identitas yang sempit.
Demokrat sepakat dengan Jokowi soal isu agama, tuding buzzerRp biang kerok
Kamhar menegaskan isu SARA mesti dicegah dan dihentikan agar tak semakin memperuncing pembelahan di masyarakat.
Munas HIPMI, Jokowi mau Pilpres 2024 tanpa politik identitas: Berbahaya bagi negara
"Politisasi agama, jangan! Kita sudah merasakan dan itu terbawa lama."
Capreskan Anies Baswedan, PDIP ogah kembali berkoalisi dengan NasDem
PDIP dan NasDem berkoalisi sejak Pilpres 2014 dengan mengusung Joko Widodo (Jokowi).
Pemilu 2024, kasus politik identitas dan politisasi SARA akan sulit ditangani
permainan politik identitas ataupun politisasi SARA di dalam kontestasi tergolong kampanye hitam (black campaign).
Pengamat: Pilpres 2024 tak boleh ulang sejarah kelam polarisasi
Bangsa yang kuat justru harus menghindari perpecahan dalam Pemilu 2024.
Rakernas KAPT: Rumuskan rekomendasi soal kedaulatan pangan sampai tolak wacana 3 periode
KAPT juga menyikapi kondisi kekinian bangsa terutama di bidang politik.
PDIP dorong Pilpres 2024 diikuti 2 paslon
Menurut Andreas, secara konstusional diatur bahwa calon presiden yang memenangkan kontestasi pilpres harus didukung oleh 50%+1.
Pakar dorong Pilpres 2024 diikuti banyak paslon
Banyaknya paslon dipandang dapat mengatasi politik identitas.
Elite politik harus komitmen antipolitik identitas
Komitmen menolak politik identitas akan semakin baik bila juga disampaikan elite politik lainnya.
Tokoh politik harus mengharamkan politik identitas
Politik identitas disampaikan oleh kelompok tertentu untuk merugikan calon tertentu dan menguntungkan calon tertentu.
Surya Paloh puji pidato Jokowi: Pesan moral kepada kita semua
Jokowi sempat menyinggung soal politik identitas pada Pemilu 2024 saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR, Selasa (16/8).
Gus Yahya peringatkan Cak Imin: Jangan pakai identitas NU di Pemilu 2024!
Menurut Gus Yahya, sekeras apapun kompetisi pemilu, tidak boleh memanfaatkan identitas sebagai senjata menghadapi lawan.
Mahfudz ungkap potensi kemunculan politik identitas di Pemilu 2024
Kemunculan politik identitas itu, antara lain bisa muncul dari tokoh politik yang rekam jejaknya menunjukkan keterkaitan politik identitas.
Politik identitas
Kecenderungan politik identitas telah mendistorsi wawasan kebangsaan yang secara perlahan dibangun bangsa Indonesia.
Pemilihan Dewan Desa dI Bangladesh digelar, ancaman kekerasan mengintai
Partai oposisi terbesar memboikot pemilihan yang diadakan pada Kamis, mengatakan suasana politik yang berat sebelah mencegah partisipasi.
