Vaksin mandiri dinilai berpotensi pantik isu sensitif
Anggota Komisi IX DPR RI desak pemerintah fokus pada tahapan vaksinasi massal.
Pemerintah masih menyiapkan aturan vaksin Covid-19 jalur mandiri bagi perusahaan dan swasta untuk mempercepat tercapainya target kekebalan masyarakat (herd immunity).
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan, pemerintah harus fokus pada tahapan vaksinasi massal yang bakal diberikan kepada rakyat secara gratis. Ia pun meminta pemerintah agar memprioritaskan kelompok frontliners (garda depan) tenaga kesehatan (nakes), guru, tokoh agama, hingga TNI-Polri.
Disisi lain, kata dia, pemerintah perlu menjamin pendistribusian vaksin Covid-19 ini sampai ke pelosok dan kawasan 3 T (terdepan, terpencil, dan terluar daerah perbatasan). Ia juga mengingatkan terkait pentingnya mitigasi dan tata kelola Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
“Apalagi saat ini beberapa wilayah di Indonesia sedang mengalami musibah, baik banjir, longsor, erupsi gunung berapi, dan gempa. Pastikan bahwa vaksin, cold chain, dan sarana logistik pendukung vaksinasi semua aman,” ucapnya kepada reporter Alinea.id, Sabtu (23/1).
Menurutnya, wacana vaksinasi mandiri akan memantik isu sensitif di tengah masyarakat, yakni orang-orang berduit dapat memilih vaksin dan tempat vaksinasi yang bagus. Alih-alih menyiapkan vaksin gratis untuk rakyat, kata dia, pemerintah justru disibukkan dengan perusahaan yang ingin mendapatkan vaksin dengan cara berbayar.