Wibawa Yasonna, antara jabatan menteri dan kader partai

Desmond menilai Yasonna cenderung sulit memisahkan jabatan menteri dan kader partai.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) didampingi Ketua DPP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan Yasonna Laoly (kiri) saat merespons kasus dugaan suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku/Foto Antara/Dhemas Reviyanto

Ketidakselarasan informasi antara Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM), Yasonna Laoly dan Dirjen Imigrasi, Ronny F Sompie mengenai keberadaan tersangka kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku menuai kritik Wakil Ketua Komisi III, Desmond J Mahesa.

Desmond mengaku mafhum melihat sikap Yasonna yang dinilai cenderung sulit memisahkan antara jabatan menteri dan kader partai.

"Masa kita percaya omongan dia? Harusnya dia malu kan? Ada apa dengan kepemimpinan Menteri Laoly di KemenkumHAM yang berbeda dengan Dirjen Imigrasi," ujar Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

Hal ini, sambung politikus Gerindra ini, membuktikan Yasonna tidak memiliki wibawa. Jika ia memiliki wibawa, lanjut Desmond, harusnya Dirjen Imigrasi bisa memberikan informasi selaras, sekalipun itu kebohongan.

Susahnya Yasonna membedakan antara jabatan menteri dan kader partai, jelas Desmond, juga terlihat saat ia mengikuti konfrensi pers, saat mengumumkan Tim Hukum PDI-P, Rabu (15/1/2020).