Berita Kumpulan YLBHI Hari Ini

Supaya tidak ada lagi Haris dan Fatia lainnya...

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus intimidasi dan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan semakin marak.

Prabowo dianggap kandidat yang paling lemah komitmennya di bidang HAM.

DPR dan pemerintah dinilai gagal merevisi UU ITE secara demokratis dan menghapus pasal-pasal karet yang mengancam kemerdekaan berpendapat.

Kecurigaan demikian rasional, sebab keputusan KPU hadir di tengah beberapa konteks yang sangat kasat mata.

Padahal, konsolidasi internal diperlukan untuk kembali memperbaiki citra MK kepada publik. Setelah adanya putusan MKMK beberapa waktu lalu.

Putusan yang tidak sesuai harapan bakal membuat wibawa dan harkat martabat MK hancur.

Penyidik tengah mengumpulkan alat-alat bukti tambahan.

Alih-alih menindak, pendekatan yang diambil hanya sebatas memberi sanksi etik bagi lima calo bintara itu.

Keraguan YLBHI terhadap pernyataan Presiden Jokowi tidak lepas dari rekam jejak pemerintah dalam menyikapi peristiwa pelanggaran HAM.

Putusan MK, bilamana undang-undang melanggar konstitusi, wajib dikoreksi sesuai perintah MK.