Bahlil: Kita gak perlu takut dengan negara manapun

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, terus menegaskan salah satu instrumen penting suatu negara berkembang untuk berubah menjadi negara maju adalah melalui hilirisasi. Maka ia pun terus mendorong agar investasi hilirisasi terus meningkat di Indonesia.

Adanya hilirisasi, dinilai dapat meningkatkan pendapatan negara melalui nilai tambah komoditas, juga pertumbuhan lapangan pekerjaan. Bahlil merincikan prospek kontribusi hilirisasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dimulai sejak tahun 2020 yaitu dengan penguatan pilar pertumbuhan industri yang berkontribusi pada PDB sebesar 20,8%. Rencananya di 2025 akan meningkat menjadi 21,4% melalui diversifikasi dan peningkatan nilai tambah, lalu 2030 naik jadi 22,3% dengan penguatan basis industri maju.

Prospek peningkatan kontribusi hilirisasi pada PDB berlanjut hingga 2035 mencapai 23,4% dengan penguatan inovasi dan peran global, sebanyak 24,6% di 2040 melalui peningkatan adaptasi industri, dan 26,0% pada 2045 melalui penguatan keberlanjutan.

Dorongan untuk menggenjot investasi hilirisasi ini juga digalakkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski demikian, terdapat banyak tantangan bagi Indonesia.

“Tantangannya luar biasa, godaannya luar biasa, minta ampun,” kata Bahlil dalam pemaparannya di acara Orasi Ilmiah: Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi dengan Kearifan Lokal, Rabu (5/10).

Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia untuk hilirisasi, diakui Bahlil adalah upaya-upaya dari negara lain terutama negara maju untuk menghambat hilirisasi di Indonesia terjadi. Ini dibuktikan melalui adanya gugatan kepada Indonesia di World Trade Organization (WTO) akibat kebijakan larangan ekspor nikel oleh Indonesia.

“Pada 2019 awal saya menjabat di Kementerian Investasi, pertama yang saya lakukan adalah menyetop ekspor Ore Nikel karena kita ingin mendapatkan nilai tambah,” tegasnya.

Dari keputusan pelarangan ekspor tersebut, diketahui ekspor produk turunan nikel Indonesia di 2017 hanya sebesar US$3,3 miliar. Usai adanya pelarangan ekspor di 2020, maka nilai ekspor meningkat tajam menjadi US$20,9 miliar di 2021. Nilai ini ditargetkan akan terus meningkat hingga US$30 miliar di akhir 2022.

Bahkan Bahlil juga mengungkapkan dengan adanya pelarangan ekspor nikel dan dilakukan hilirisasi, neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat (AS) meningkat pesat, yaitu di 2021 sebesar US$14,5 miliar kemudian meningkat jadi US$34,92 pada periode Januari-Agustus 2022.

“Ini terjadi kenapa? Karena kita hajar mereka dengan barang produk-produk hilirisasi dari nikel. Jadi sebenarnya kita gak perlu takut dengan negara mana pun, kalau kita percaya diri untuk menjadi negara berdaulat dan fokus memproses dan menggunakan sumber daya alam (SDA) kita dengan baik,” tandasnya.