Bali Compendium diklaim jadi jalan tengah bagi negara berkembang

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, ingin persebaran investasi di kawasan ASEAN terjadi secara merata. Pangkalnya, berdasarkan data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), penanaman modal asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI) pada 2017-2021 didominasi Singapura dan Indonesia.

Per 2021, FDI di Singapura mencapai US$99,09 juta dan Indonesia US$20,081 juta, sedangkan total investasi asing di ASEAN sebesar US$175,314 juta. UNCTAD merupakan organisasi di bawah PBB yang menangani isu perdagangan, investasi, dan pembangunan.

"Keberadaan ASEAN itu adalah kerja sama, kolaborasi, dan maju bersama. Kita tidak ingin ASEAN sebagai satu organisasi, tapi hanya satu atau dua negara saja yang memanfaatkan," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Senin (26/9).

Menurut Bahlil, negara-negara berkembang mesti diberikan ruang untuk memaksimalkan sumber daya alamnya (SDA) yang mengarah ke nilai tambah. Dengan demikian, investasi asing tidak hanya terjadi di Singapura atau Indonesia saja.

"Sekalipun investasi di kita nomor dua, itu tidak adil jika hanya dua negara. Harus dilakukan penyebaran karena sebagai bentuk komitmen kita bersama membangun konsolidasi," tuturnya.

Tak hanya penyebaran investasi yang merata, Bahlil juga mengharapkan adanya kolaborasi dalam investasi dengan melibatkan pengusaha UMKM di daerah. Selain itu, investasi hilirisasi guna mencapai nilai tambah suatu komoditas.

Baginya, pemerataan investasi, kolaborasi, dan investasi hilirisasi bakal mendorong negara berkembang menjadi negara maju. "Saya akan memperjuangkan apa yang menjadi pikiran besar dari teman-teman ASEAN untuk dibawa ke forum G20."

Sayangnya, ungkap Bahlil, banyak negara maju yang tidak ingin negara berkembang mengikuti langkah mereka, yang salah satunya melalui investasi hilirisasi. Guna memotong kebuntuan ini, dia mengklaim, hilirisasi dapat tetap dilakukan melalui kesepakatan Bali Compendium.

"Selama ini, kita melihat seolah-olah ada negara-negara besar yang mendikte negara-negara berkembang dengan mengikuti arah pikiran negara-negara besar atau maju tersebut. Dokumen Bali Compendium ini memberikan ruang ke setiap negara-negara G20 untuk merumuskan langkah kebijakan investasi strategis apa yang menjadi prioritas dan dengan memperhatikan keunggulan komparatif," paparnya.

Kesepakatan ini, disebut Bahlil, mendapat dukungan dari negara-negara berkembang lain pada G20, seperti Brasil, Afrika, dan Argentina. Jika Bali Compendium akhirnya disepakati seluruh anggota G20, maka seluruh negara wajib menghormati dan menghargai kebijakan yang diambil masing-masing negara, terutama soal hilirisasi.

"Bali Compendium adalah jalan tengah kita menuju secercah harapan agar negara lain tidak boleh intervensi kita. Ini jadi satu instrumen kesepakatan global yang tergabung di G20 untuk menghargai setiap kebijakan negara," tandasnya.