BBJ prediksi transaksi kelapa sawit naik 10% di 2020
Pemerintah giat melakukan perjanjian dagang internasional dengan negara-negara tujuan ekspor kelapa sawit produksi Indonesia.

PT Jakarta Futures Exchange (JFX) atau Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) memperkirakan pada 2020 ada kenaikan transaksi untuk komoditas kelapa sawit sebesar 10%.
Direktur PT Jakarta Futures Exchange (JFX) atau Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Stephanus Paulus Lumintang mengatakan faktor pendorongnya adalah karena giatnya pemerintah melakukan perjanjian dagang internasional dengan negara-negara tujuan ekspor kelapa sawit produksi Indonesia.
"Kalau naiknya berapa saya bukan ahli nujum ya, tapi perkiraannya 5% sampai 10% bisa. Belakangan ini sudah mulai bagus dan menunjukan tren kenaikan," katanya di Jakarta, Kamis (5/11).
Apalagi, katanya, pemerintah saat ini sedang mengembangkan produk turunan minyak kelapa sawit mentah menjadi bahan bakar biofuel 20% (B20), 20% (B30), dan 50% (B50). Dengan demikian, hal ini juga akan meningkatkan permintaan atas kelapa sawit.
Sementara itu, katanya, meski produk turunan kelapa sawit Indonesia dilarang masuk ke Eropa, bukan berarti serapan minyak kelapa sawit Indonesia akan mandeg.
Dengan gencarnya pemerintah melakukan perjanjian dagang internasional dengan sejumlah negara, ia meyakini pasar-pasar baru bagi produk kelapa sawit Indonesia akan tercipta. Apalagi, dia melihat tindakan Eropa hanya persoalan politik, bukan tentang baik buruk sebuah produk.
"Bukan berarti di-banned di eropa market lainnya nggak ada. Indonesia potensinya banyak sekali saya rasa banned di Eropa itu bukan soal komoditas tapi ada sedikit politiknya," ucap Paulus.
Di sisi lain, tahun depan diprediksi akan terjadi badai El Nino berkepanjangan di Indonesia yang akan mengganggu produksi. Dengan demikian, akan meningkatkan harga komoditas tersebut.
"Tahun depan menurut data yang saya peroleh akan ada El Nino berkepanjangan sehingga pasti suplai akan terpengaruh dan harga naik," jelasnya.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
DPD RI saat ini: Tak bertaji, tak diminati
Selasa, 28 Mar 2023 17:30 WIB
Kejahatan anak era kiwari: Dari pencurian hingga penganiayaan
Senin, 27 Mar 2023 06:38 WIB