Kebijakan ekspor CPO via bursa berjangka segera dieksekusi

Pemerintah memastikan bakal mengeksekusi wacana ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) melalui bursa berjangka. Kendati realisasinya molor, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjadi kebijakan ini akan diterapkan.

"Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) mengedepankan kehati-hatian dalam penyiapan bursa berjangka CPO. Kami menjaga agar kebijakan dan ketentuan yang tengah disusun tidak bertabrakan," ucap Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko.

Pemerintah, sambungnya, telah menyusun tiga rancangan kebijakan dan ketentuan teknis (juknis) terkait bursa berjangka CPO. Pertama, Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan (RP Permendag) Nomor 50 Tahun 2022. Kedua, Rancangan Peraturan Bappebti tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah. Ketiga, Rancangan Peraturan Tata Tertib Pasar Fisik CPO.

"Rancangan Permendag sudah selesai. Terkait penyusunan regulatory impact assessment (RIA) dan sudah ditelaah Biro Hukum Kemendag. Segera setelah ini, akan dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)," jelasnya.

Didid mengklaim, kebijakan ekspor CPO via bursa berjangka memiliki beragam keuntungan. Misalnya, terbentuknya harga acuan (price reference) CPO yang transparan, akuntabel, dan waktu nyata (real time).

Hingga kini, perdagangan CPO di Indonesia mengacu harga referensi dari luar. Hal itu, menurutnya, menjadi tak transparan, tidak real time, dan kerap underpricing.

"Perdagangan CPO di Indonesia saat ini masih mengacu pada harga referensi dari bursa Malaysia dan Rotterdam. Padahal, Indonesia merupakan penghasil dan pengekspor CPO terbesar di dunia dengan volume ekspor CPO mencapai 3,462 juta ton pada 2022. Walaupun nilai ekspor surplus, potensi penerimaan negara belum maksimal untuk masyarakat Indonesia," tuturnya.

Keuntungan berikutnya, harga patokan ekspor (HPE) diklaim bisa ditetapkan dengan jelas dan bakal meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Lalu, mendorong perbaikan harga tandan buah segar (TBS) oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan menjadikan harga acuan biodiesel oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lebih akurat.

"Ke depannya, diharapkan bursa CPO dapat memfasilitasi perdagangan CPO lokal. Sehingga, transaksi di bursa akan lebih liquid," katanya. Bappebti akan belajar dari bursa-bursa komoditas di dunia, termasuk di Malaysia, dalam membentuk bursa berjangka yang mewadahi ekspor CPO.