BKPM targetkan realisasi investasi 2019 Rp792,3 T

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan investasi pada 2019 bisa mencapai Rp792,3 triliun, lebih tinggi dari realisasi investasi 2018 sebesar Rp721,3 triliun. 

Kepala BKPM Thomas Lembong optimistis investasi pada 2019 akan membaik dengan komposisi penanaman modal asing (PMA) 55% dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) 45%.

"Kalau kita lihat selama 15 tahun terakhir, sebelum pemilu, tren investasi melambat dan setelahnya akan membaik. Masih ada 7,5 bulan pascapemilu untuk dunia investasi recovery dari pelambatan pra pemilu," ujar Thomas saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (30/1). 

Tom memandang, pemerintah perlu menambahkan insentif yang progresif untuk membuat investasi bisa tumbuh pada 2019. Jika dibandingkan dengan ASEAN 5 lainnya, Indonesia masih kalah dari Vietnam dan Thailand. 

Kedua negara tersebut sudah melakukan langkah yang agresif, terlihat dari data-data ekspor dan impor yang tumbuh positif.

"Mereka memang gencar memberikan insentif dan deregulasi. Sehingga Vietnam misalnya, benar-benar menikmati sebuah investment boom, bahkan di tengah-tengah penurunan FDI (Foreign Direct Investment) global," ujar Thomas.

Pembenahan regulasi

Thomas juga menyebut Indonesia harus segera membenahi hambatan untuk investasi, seperti mengurangi current account deficit (CAD). Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penyederhanaan perizinan investasi dan mengurai regulasi yang masih tumpang tindih.

"Jadi, insentif yang dibuat harus lebih agresif dari apa yang ada sekarang. Karena harus diakui dari data-data yang sudah riil, bahwa insentif yang sudah kita berikan sejauh ini belum berhasil atau belum 'nendang' dibandingkan harapan kita semua tentunya," imbuh dia.

Thom juga menilai, rencana aksi Indonesia untuk meningkatkan ease of doing business (EoDB) sudah stagnan. Sehingga, diperlukan upaya yang serius agar peringkat EoDB Indonesia pada 2019 bisa naik dari tahun lalu yang berada di posisi 73 dari seluruh dunia. 

"Rencana aksi meningkatkan EoDB, menurut saya pribadi sudah agak mentok," kata Thomas.

Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan reformasi-reformasi yang lebih fundamental dan perlu keseriusan pemerintah untuk melakukan modernisasi. Misalnya, pada bidang notarisasi, yang merupakan salah satu dari sepuluh komponen untuk mendirikan usaha lewat pendirian perseroan terbatas (PT). 

Industri ini, kata Thomas, bisa menyederhanakan pola kerja. "Bertemu notaris kan bisa lewat video langsung. Tentunya akan mempercepat aspek notarisasi dari akte pendirian PT secara drastis," ujarnya. 

Perbaikan pola kerja seperti itu, kata Thomas, juga sangat relevan untuk reformasi birokrasi. BKPM pun sudah memiliki banyak saran-saran untuk memperbaiki reformasi birokasi dan hal itu akan disampaikan pascapemilihan umum.