BPS jelaskan penyebab melambatnya konsumsi pemerintah

Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan konsumsi pemerintah hanya sebesar 1,94% di sepanjang 2020, lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang sebesar 3,29%, padahal konsumsi pemerintah sangat dibutuhkan di tengah pandemi Covid-19 ini.

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengungkapkan, rendahnya konsumsi pemerintah pada 2020 disebabkan oleh setiap bantuan sosial (Bansos) yang bersifat cash transfer atau tunai ke masyarakat dihitung sebagai konsumsi rumah tangga.

"Untuk APBN yang ditujukan untuk Bansos dalam bentuk kas itu ditangkapnya dalam konsumsi rumah tangga. Itu yang sebabkan seolah-olah belanja pemerintah hanya 1,94%," katanya dalam keterangan pers virtual, Jumat (5/2).

Meskipun demikian, dia membenarkan terjadi penurunan belanja pemerintah yang disebabkan oleh realokasi anggaran. Misalnya pemangkasan untuk belanja perjalanan dinas dan insentif.

"Bahwa selama 2020 ini terjadi penurunan belanja pegawai, tidak ada insentif di 2020 dan adanya penurunan belanja perjalanan dinas," ujarnya.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga pada 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,36%, jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada 2019 yang mencapai 5,04%.

Adapun, berdasarkan PDB atas Dasar Harga Berlaku menurut pengeluaran konsumsi pemerintah pada 2020 mencapai Rp1.433 triliun dan harga konstan mencapai Rp872,6 triliun.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan PDB atas Dasar Harga Berlaku dan harga konstan 2019 yang masing-masing adalah sebesar Rp1.394 triliun dan Rp856 triliun.