Bulog minta dukungan Sri Mulyani suplai beras ke TNI, Polri, dan ASN

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menyatakan akan meminta dukungan dari Kementerian Keuangan untuk melakukan penyaluran beras ke aparat TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN). Hal ini menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta Menteri Keuangan untuk membantu pendanaan dalam penyerapan beras petani.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, hingga saat ini Bulog masih sanggup untuk menyerap beras dari petani. 

"Kami bukan minta uang. Bulog tidak minta uang untuk menyerap, karena bulog masih bisa walaupun dengan biaya utang dari perbankan. Bulog masih sanggup untuk menyerap (beras petani)," kata Budi, Senin (29/3). 

Persolannya saat ini, kata Budi, terletak di hilir atau pasar dari beras Bulog ini. Bulog akan menyasar TNI, Polri, dan ASN untuk menyerap beras ini.

Alasannya, kata Budi, karena TNI, Polri, dan ASN tetap membeli beras dengan harga rata-rata Rp12.000. Sementara, tunjangan untuk mereka membeli beras adalah sebesar Rp7.200 hingga Rp7.400. 

"Sehingga saya berharap yang dibantu Menteri Keuangan adalah untuk tambahan tunjangan membeli beras untuk TNI, Polri dan ASN, dengan tambahan Rp2.000 per kilonya," ujar Budi. 

Apabila Menteri Keuangan jadi memberikan tambahan tunjangan sebesar Rp2.000, maka Bulog akan menyuplai beras ke TNI, Polri, dan ASN sesuai kualitas dan harga. 

Dengan skema ini, Budi meyakini sebanyak apapun serapan beras Bulog, akan ada kepastian penggunaannya. 

"Ini yang sedang kami bicarakan ke depan, bagaimana Bulog peranannya menyerap beras dalam negeri sebanyak-banyaknya. Tapi hilirnya ada kepastian beras serapan Bulog digunakan untuk kepentingan nasional," ucapnya.