Laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026 menunjukkan sejumlah indikator ekonomi yang terlihat menggembirakan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% sepanjang 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 4,74%, dan angka kemiskinan berhasil ditekan ke satu digit, yakni 8,25%.
Namun, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menilai capaian tersebut perlu dibaca secara lebih kritis. Dalam siaran pers yang dirilis Rabu (11/2), INFID menyebut data BPS sebagai “peringatan dini” karena masih menyimpan kerentanan struktural, terutama pada kualitas lapangan kerja, ketimpangan, dan keberlanjutan penurunan kemiskinan.
Dominasi sektor informal
BPS mencatat jumlah penduduk bekerja meningkat 1,37 juta orang menjadi 147,91 juta orang, sementara TPT turun ke level terendah dalam satu dekade terakhir. Namun, di balik itu, sebanyak 57,70% pekerja masih berada di sektor informal dan 12,88% merupakan pekerja keluarga tidak dibayar.
Selain itu, 32,06% penduduk bekerja atau sekitar 47,42 juta orang masih tergolong pekerja tidak penuh waktu, yang terdiri dari pekerja paruh waktu (24,24%) dan setengah pengangguran (7,81%). Artinya, satu dari tiga pekerja Indonesia belum memiliki pekerjaan penuh waktu.
Menurut INFID, kondisi ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menciptakan pekerjaan formal yang berkualitas dan berupah layak.
Penurunan kemiskinan dinilai rentan
Jumlah penduduk miskin pada September 2025 tercatat 23,36 juta orang, turun sekitar 0,49 juta orang dibandingkan Maret 2025. Meski demikian, INFID menilai capaian tersebut tetap rapuh.
Garis kemiskinan nasional naik 5,30% dalam periode yang sama, dengan komponen makanan menyumbang 74,67%. Hal ini menunjukkan kemiskinan di Indonesia sangat sensitif terhadap harga pangan.
INFID menilai penurunan kemiskinan saat ini banyak dipengaruhi oleh bantuan sosial (bansos), sehingga sejumlah rumah tangga yang keluar dari kemiskinan masih berada sangat dekat dengan garis kemiskinan. Tanpa pekerjaan stabil, upah memadai, dan pengendalian inflasi pangan, penurunan kemiskinan berisiko terbalik jika terjadi guncangan ekonomi.
Ketimpangan wilayah dan rasio gini
Secara regional, pertumbuhan ekonomi juga dinilai belum merata. Sulawesi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 6,23%, sementara Jawa tumbuh 5,30% dan menyumbang 56,9% terhadap PDB nasional. Sebaliknya, Maluku dan Papua hanya tumbuh 1,44%, bahkan Papua Tengah mengalami kontraksi –6,44%.
BPS juga mencatat rasio gini turun menjadi 0,363. INFID menilai perbaikan ini perlu dicermati karena rasio gini hanya mengukur ketimpangan pengeluaran, bukan kepemilikan aset. Menurut mereka, disparitas kekayaan seperti tanah, saham, dan simpanan berpotensi tetap melebar meski indikator pengeluaran menunjukkan perbaikan.
Ketergantungan pada konsumsi domestik
Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi masih didominasi permintaan domestik yang menyumbang sekitar 82% PDB. Konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan terbesar (2,62%), diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,58%.
INFID menilai struktur ini menunjukkan ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada daya beli masyarakat dan stimulus fiskal, termasuk belanja bansos yang tercatat mencapai Rp29,9 triliun. Ketergantungan tersebut dinilai berisiko dalam jangka panjang, terutama jika ruang fiskal semakin terbatas.
Rekomendasi kebijakan
INFID mendorong pemerintah mengarahkan kebijakan pertumbuhan pada penciptaan lapangan kerja formal dan berkualitas, bukan sekadar peningkatan output ekonomi. Investasi dan industrialisasi perlu dikaitkan dengan peningkatan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja.
Selain itu, penanganan ketimpangan spasial dan sektoral perlu diperkuat melalui investasi afirmatif di wilayah tertinggal serta pengembangan sektor bernilai tambah di luar Jawa. Dalam konteks kemiskinan, kebijakan juga perlu bergeser dari fokus pada angka semata menuju penguatan ketahanan rumah tangga melalui integrasi kebijakan ketenagakerjaan, pengendalian inflasi pangan, dan perlindungan sosial adaptif.
