Disparitas harga makin jauh, shifting ke LPG subsidi sulit dicegah

PT Pertamina (Persero) telah menaikkan harga liquefied petroleum gas (LPG) nonsubsidi sejak 27 Februari 2022. Kini, harga yang berlaku sekitar Rp15.500 per kg. Sementara itu, LPG 3 kg atau subsidi (gas melon) tak mengalami kenaikan.

Setelah LPG nonsubsidi beberapa kali mengalami kenaikan dan LPG subsidi tidak, kondisi ini menyebabkan disparitas harga semakin jauh. Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan, berpandangan, akan sulit mencegah peralihan dari konsumen nonsubsidi ke subsidi.

"Agak berat memang untuk mencegah shifting mengingat disparitas harga yang begitu jauh," paparnya kepada Alinea.id, Selasa (1/3).

Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu sesegera mungkin dilakukan. Di antaranya, pendistribusian LPG subsidi secara tepat sasaran. Beberapa daerah sudah melakukan pendistribusian LPG subsidi dengan kartu sehingga bisa tepat sasaran.

"Pemerintah harus segera memperbaiki data orang yang berhak sehingga tepat sasaran dan bisa dilakukan distribusi secara tertutup," jelasnya.

Mamit menyebut, 65% pengguna LPG 3 kg saat ini bukan yang seharusnya. Selain itu, perlu ada kenaikan harga LPG subsidi ke depannya agar disparitas harga tak terlalu jauh juga.

"Sejak pertama dikeluarkan, belum pernah ada kenaikan harga LPG subsidi. [Kenaikan harga] ini perlu di tengah kenaikan harga LPG secara global sehingga beban subsidi tidak meningkat," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, program jaringan gas (jargas) juga perlu segera dilakukan kembali di daerah-daerah yang sudah siap dari sisi pasokan.

"Program Dimethyl Ether (DME) diharapkan bisa segera diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan," ungkapnya.

Pertamina, kata Mamit, juga bisa memberikan reward bagi konsumen yang membeli LPG langsung dengan aplikasi My Pertamina, misalnya ada diskon per kg.

"Sama seperti kita membeli Pertamina Dex dan Pertamax Turbo, ada diskon di sana," ucapnya.