Harga beras mahal, cadangan pangan dikuasai pedagang

Stok beras memang tengah jadi debat kusir antar pemerintah. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim bahwa stok beras cukup sampai panen raya tiba Februari mendatang dengan menyebut Badan Urusan Logistik atau Bulog memiliki cadangan beras 1 juta ton. Belum lagi stok di Pasar Cipinang dan seluruh toko di Indonesia. 

Sayang, apa yang dikatakan Amran berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Menteri Perindustrian Enggartiasto Lukita mengaku tidak ingin mengambil risiko terkait stok beras. Dia memilih mengimpor 500.00 ton beras dari Thailand dan Vietnam. 

Soal impor atau tidak, beras memang telah menjadi masalah klasik negara ini. Seakan tidak pernah belajar dari masalah sebelumnya. Saat stok beras minim, solusi paling praktis adalah mengimpor beras dari negara tetangga. 

Persoalannya yang belum berhasil dibenahi adalah bagaimana negara ini mengelola cadangan pangannya. Pengelolaan cadangan pangan oleh Pemerintah telah ada sejak tahun 1939 sewaktu pemerintah kolonial Belanda yang bernama lembaga logistik bahan pangan (beras) yang bernama Voedings Middelen Fonds (VFM). 

VFM inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kehadiran Bulog. VFM kemudian berganti baju menjadi Sangyobu-Nanyo Kohatsu Kaisha (SNKK). Usai Indonesia merdeka, nama lembaga logistik berganti nama mulai dari Jawatan Pengawasan Makanan Rakyat hingga akhirnya menjadi Bulog pada tahun 1967. 

Namun selama rentang waktu 50 tahun, Bulog rupanya masih kurang piawai terkait urusan logistik beras. Bulog memang menjadi lembaga yang bertugas memastikan bahwa cadangan pangan nasional tersimpan. Meski sebenarnya cadangan pangan juga dikuasai oleh pedagang dan rumah tangga dengan fungsi yang berbeda-beda. 

Cadangan pangan yang dikuasai Bulog berfungsi menstabilkan harga saat harga beras tinggi. Misalnya dengan melakukan operasi pasar. Juga sebagai kebutuhan pangan akibat bencana alam atau kerusuhan sosial, serta pemenuhan jatah beras TNI, Polri dan program Raskin.

Sementara itu, cadangan pangan yang dikuasai pedagang digunakan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan tinggi di pasar. Plus, mengantisipasi keterlambatan pasokan pangan. Sedangkan cadangan pangan rumah tangga diperuntukan sebagai antisipasi kondisi musim paceklik dan kekurangan pangan. 

Sayangnya, aktivitas ekonomi pangan di Indonesia telah berjalan dengan prinsip pasar bebas. Akibatnya, saat ini pedaganglah yang menguasai cadangan pangan paling besar, dibandingkan dengan cadangan pangan milik pemerintah dan rumah tangga. 

Kondisi yang terjadi persis seperti saat ini, yakni kelebihan permintaan namun pasokan barang berkurang dan harga barang melonjak tinggi. Untuk pulih pada kondisi normal, butuh waktu lama pada kondisi seimbang.  

Pedagang akan memanfaatkan kesempatan untuk mengail untung sebesar-besarnya saat stok pangan kosong. Idealnya memang cadangan pangan yang dikuasai pemerintah tidak hanya terjadi di tingkat pusat, namun terjadi di pemerintah kabupaten. Apalagi saat ini sudah era otonomi daerah. 

Nah, cadangan pangan juga tidak menjadi tanggung jawab dari pemerintah tapi juga rumah tangga. Rumah tangga baik secara individu atau kolektif harus memiliki pasokan pangan. Hal ini mengantisipasi kondisi darurat seperti bencana alam atau cadangan beras pemerintah yang menyusut.

Jika setiap rumah tangga dan individu memulai budaya menyimpan cadangan pangan, maka pedagang tidak memiliki kesempatan untuk menguasai cadangan pangan.  

Apa yang harus dilakukan dalam mengatasi defisit pangan, salah satunya dengan membangun jaringan pangan. Pemerintah Pusat menjadi pemimpin koordinasi cadangan pangan ke tingkat pemerintah kabupatan atau kota. Hal ini berguna melengkapi cadangan pangan. Tidak hanya kordinasi tingkat pemerintah, namun juga dengan pedagang dan rumah tangga. 

Kepulauan Seribu punya JakGrosir 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno merencanakan untuk membangun JakGrosir di lima wilayah Jakarta dan satu di Kepulauan Seribu.

"Kami akan memprioritaskan pendirian JakGrosir di Kepulauan Seribu atas dasar pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jakarta. Tadi baru diputuskan juga kehadiran JakGrosir ini diperlukan di beberapa wilayah Jakarta dan paling membutuhkan di Kepulauan Seribu," kata Sandiaga di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur seperti dikutip Antara. 

Provinsi DKI Jakarta akan membangun JakGrosir pada tahun 2018. JakGrosir akan terintegasi dengan sejumlah program yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini. 

Dirut PD Pasar Jaya Arief menjelaskan konsep kemitraan distribusi stok pangan secara grosir akan berbasis aplikasi bernama Oyes. Aplikasi pembayaran sekaligus pengantaran secara digital online ini akan bekerja sama dengan gerakan One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE) dan membuka gerai sederhana dengan brand Pap n Mam Mart.

Wagub berharap inovasi dari PD Pasar Jaya ini mampu menjawab keterjangkauan distribusi bahan pokok di seluruh wilayah Jakarta.

Disisi lain, Sandiaga menegaskan tidak ada kenaikan harga bahan pokok di JakGrosir yang secara khusus melayani pegawai Pemprov DKI, karyawan PD Pasar Jaya, dan warga penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) ini. Selain stabilitas harga dan pasokan pangan, Sandiaga menuturkan akan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memastikan jalur distribusi yang lancar.