sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kadin: industri perikanan terpukul dan susah bangkit

Industri perikanan Indonesia masih tertinggal dari negara lainnya, seperti Vietnam dan Papua Nugini.

Satriani Ariwulan
Satriani Ariwulan Rabu, 10 Jan 2018 18:05 WIB
Kadin:  industri perikanan terpukul dan susah bangkit

Indonesia, dikenal sebagai negara maritim dan merupakan salah satu pencipta pelaut terbanyak di dunia. Namun sayangnya, industri perikanan Indonesia saat ini justru tertinggal dari negara lain.

Vietnam, misalnya yang justru tak memiliki lautan seluas Indonesia. Sepanjang 2017, Vietnam tercatat mampu mengekspor ikan dan olahannya senilai US$ 8,3 miliar, sedangkan Indonesia hanya separuhnya. 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kawasan Timur Indonesia (KTI) Andi Rukman Karumpa  mengatakan Vietnam bahkan mampu membangun industri makanan olahan berbasis kelautan yang kemudian diekspor ke mancanegara. “Asosiasi pengusaha seafood Vietnam (VASEP) menyampaikan ke kami, untuk ekspor seafood bahan baku udang saja mencapai US$ 3,8 miliar pada tahun lalu. Artinya, industrilisasi negara yang jauh lebih kecil dari Sumatera ini sudah jalan dan kita makin ketinggalan,” ujar Andi.    

Tak hanya dengan Vietnam, Indonesia juga tertinggal dari Papua Nugini untuk ekspor ikan tuna. Padahal, tahun 2012 ekspor ikan tuna Indonesia tiga kali lipat dari Papua Nugini. Saat ini ekspor tuna Papua Nugini delapan kali lebih besar dari Indonesia. 

"Tahun 2016 saja, Papua Nugini ekspor 872.744 ton, sedangkan kita hanya 115.953 ton. Kita kalah karena peralatan kapal mereka bobotnya 1.372 GT, sedangkan kita hanya 91,5 GT,” ucap Andi.

Andi mengatakan saat ini KTI paling terpukul dan terjadi deindustrilisasi perikanan dalam tiga tahun terakhir. Berbagai kebijakan pemerintah dinilai tidak memberi solusi kepada pelaku usaha sehingga menjadi pemicu deindustrialisasi.

“Andalan perekonomian KTI terdapat di laut. Namun, justru saat ini terpukul dan susah bangkit. Banyak kapal nelayan sekarang menjadi bangkai dan besi tua,” ujar dia.

Kadin meminta pemerintah untuk fokus membangun industri perikanan pada 2018. Menurut Andi, setelah tiga tahun menenggelamkan kapal, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti kini sebaiknya fokus mengatasi ancaman deindustrilisasi perikanan serta meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian.  

Sponsored

“Era marketing kebijakan di kementrian sebaiknya diakhiri saja. Sudah tiga tahun, ikan melimpah ruah di laut. Dunia sudah tahu kita tegas. Mau diapakan kalau tidak ada industrilisasi dan pelibatan swasta,” ujar Andi. 

Pihaknya juga meminta agar Menteri Susi segera fokus menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Pasalnya, meski Inpres tersebut telah muncul selama hampir dua tahun, namun belum mampu membangkitkan optimisme pelaku industri perikanan di berbagai daerah. 

"Hal ini disebabkan berbagai aturan di bawahnya, di kementerian perikanan tidak mengalami relaksasi sebagaimana diinginkan Presiden kita,” ujar dia.

Sebagaimana diketahui, guna percepatan pembangunan industri perikanan nasional, Presiden Joko Widodo pada 22 Agustus 2016 telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang  Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Inpres tersebut ditujukan kepada 25 pejabat, yaitu Menko Polhukam, Menko Kemaritiman, Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Mendagri, Menlu, Menteri Keuangan, Menhub, Menperin, Mendag, Menteri ESDM, Menteri PUPR, Menteri BUMN, Menristek Dikti, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menkop dan UKM, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Bakamla, Kepala BKPM, Kepala BNPP, Kepala BPOM, para gubernur, serta para bupati atau walikota.

“Kebijakan Pak Jokowi sudah sangat bagus. Pelaksanaan di bawahnya ini belum jelas dan pengusaha pun sudah banyak yang tidak ingat,” ujar dia

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid