Kartu Prakerja di mata netizen

Pemerintah akhirnya merilis Program Kartu Prakerja pada 11 April 2020. Mulanya, dijanjikan peluncurannya pada awal tahun ini dan sempat beberapa kali ditunda. Karena itu, konteksnya menjadi berbeda. Sekarang, kebijakan itu masuk dalam instrumen jaring pengaman sosial (social safety net) imbas pandemi coronavirus anyar (Covid-19).

Kartu Prakerja diprioritaskan untuk pekerja yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak Covid-19. Untuk mengikuti program, peminat harus melakukan registrasi melalui situs web prakerja.go.id.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pekerja yang di-PHK dan dirumahkan saat pandemi Covid-19 nyaris tiga juta jiwa. Perinciannya, 212.394 pekerja formal di-PHK, 1.205.191 pekerja formal dirumahkan, dan sekitar 282.000 pekerja nonformal tak memiliki penghasilan.

Sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mencatat, pekerja formal yang dirumahkan dan di-PHK mencapai 454.000 dan 537.000 orang sektor nonformal.

“Total sekitar 2,8 juta, ya. Ini berat,” ungkap Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker, B Satrio Lelono, Senin (13/4).

Karenanya, antusias publik tergolong tinggi. Saat ditutup pada Kamis (16/4), pukul 16.00 WIB, jumlah pendaftar sebanyak 5.965.048 orang. Padahal, kuota gelombang I hanya 160.000 jiwa. Antusiasme pendaftar membuat pemerintah menambah kuota gelombang I menjadi 200.000 orang. Pengumuman penerima manfaat disampaikan hari ini (Jumat, 17/4).

Peminat yang lolos bakal menerima insentif hingga Rp3,55 juta dan terdiri dari tiga elemen. Biaya pelatihan kompetensi Rp1 juta, uang tunai Rp600.000 per bulan dan diberikan hingga empat kali, serta insentif Rp150.000 jika sudah merampungkan pelatihan dan mengisi survei evaluasi program.

Anggaran Program Kartu Prakerja yang dikucurkan menembus Rp20 triliun. Total sasaran penerima manfaat 5,6 juta warga. Pencairannya melalui Bank Nasional Indonesia (BNI).

Sementara, baru delapan mitra Kartu Prakerja yang menyediakan jasa pelatihan. Mereka adalah Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker. Sudah terdapat 900 lebih pelatihan dalam jaringan (online). Juga akan ada pelatihan luar jaringan (offline).

Gayung bersambut, kata berjawab. Kebijakan ini menuai respons publik. Ada yang mendukung dan mengkritik. Alinea.id “menangkap” komentar masyarakat, khususnya warganet pengguna Twitter, menggunakan piranti lunak kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Penghimpunan data dilakukan sejak 15 Maret-15 April 2020.

Respons netizen

Dalam menyuarakan pendapatnya, sebagian besar kicauan warganet menggunakan #KartuPraKerja (71%). Diikuti #Prakerja (14%), #Ekonomi (12%), dan #PHK (3%). Ekspos Program Kartu Prakerja di Twitter menembus 40.518 twit. Sebesar 21.930 twit di antaranya, masuk dalam tujuh isu tertinggi.

Sebanyak 26% netizen merespons negatif Program Kartu Prakerja. Selanjutnya, 34% positif dan 40% netral.

Sentimen negatif tecermin dari luapan perasaan dalam kicauan dan isu yang disampaikan. Emosi itu, mencakup gemas (anger) sebanyak 661 cuitan (8%), jemu (disgust) 355 cuitan (4%), kesedihan (sadness) 181 cuitan (2%), dan khawatir (fear) 102 cuitan (1%).

Pendapat-pendapat sentimen negatif yang disampaikan seperti kritik format pelatihan daring, mahalnya biaya pelatihan, dan dugaan terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) Adamas Belva Syah Devara–pendiri Ruangguru sekaligus Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ada juga emosi terkejut (surprise) sebanyak 1.245 kicauan (16%) karena program di luar ekspektasi dan mengalami kesulitan kala mendaftar lantaran sistem bermasalah (error).

Sedangkan emosi sentimen positif, mencakup ajakan (anticipation) kepada publik untuk berpartisipasi (4.226 twit atau 53%), kepercayaan (trust) dan menyebarkan informasi (774 twit atau 10%), dan senang (joy) atas kehadiran Program Kartu Prakerja (468 twit atau 6%).

Di sisi lain, ada tujuh isu yang paling banyak dikomentari warganet terkait Kartu Prakerja. Materi pelatihan daring (7.166 kicauan), pendaftaran (5.222 kicauan), peluncuran (4.810 kicauan), biaya pelatihan daring (1.614 kicauan), kendala registrasi melalui situs web (1.046 kicauan), serta manfaat program dan kontroversi Belva-Ruangguru (masing-masing 1.036 kicauan).

Netizen menyoal pelatihan daring karena dianggap tidak tepat diberikan kala pandemi Covid-19. Pemerintah semestinya memberikan uang tunai (emergency cash) untuk pengangguran.

Sedangkan yang mengapresiasi, menganggap Kartu Prakerja bermanfaat bagi yang ingin mengisi waktu luang dengan mengembangkan kemampuan di tengah krisis kesehatan.

Netizen yang mengomentari Program Kartu Prakerja di Twitter mayoritas laki-laki (63%) dan sisanya perempuan (37%). Sedangkan dari rentang umur, paling banyak berusia 18-25 tahun (39%) dan disusul 26-35 tahun (37%), di atas 35 tahun (19%), serta di bawah 18 tahun (5%). Artinya, didominasi kelompok milenial (18-35 tahun).

Tidak layak

Sementara, pemerhati pendidikan Center for Education Regulations & Development Analysis (CERDAS), Indra Charismiadji, berpandangan, biaya pelatihan Kartu Prakerja mahal. Misalnya, pelatihan membuat riwayat hidup (curriculum vitae/CV) dibanderol Rp200.000.

"Seharusnya sebagai Staf Khusus Presiden, memberi pelatihan gratis kepada masyarakat," katanya di Jakarta, Kamis (16/4).

Dirinya juga memastikan ada konflik kepentingan dengan terpilihnya Ruangguru sebagai salah satu mitra Kartu Prakerja. Pangkalnya, Belva digaji dari uang rakyat demi kepentingan negara. Namun, “masih menjadi direktur utama perusahaan yang tujuannya mencari keuntungan bagi pemegang saham."

Seia sekata. Anggota Komisi XI DPR, Kurniasih Mufidayati, menilai, tak semestinya program pemberdayaan masyarakat tersebut menjadi lahan menangguk cuan.

Sedangkan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, berpendapat, pelatihan kompetensi daring Kartu Prakerja tak laik. “Yang paling tepat itu apabila diubah menjadi jaring pengaman sosial.”

Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, berpandangan serupa. “Ini kayak ‘Jaka Sembung’ naik ojek (tidak berkaitan, red),” tegasnya.

Korban PHK, jelas dia, lebih membutuhkan bantuan langsung tunai (BLT) daripada pelatihan, baik soft maupun hard skill. “Kan, orang butuh makan, bukan butuh pelatihan,” ucap dia.

Di sisi lain, Belva mengklaim sudah mengajukan permohonan mundur dari Istana seiring masifnya kritik publik terhadapnya dalam isu ini. Pernyatan disampaikan melalui akun Twitter @AdamanBelva, Rabu (15/4).