Kelangkaan minyak goreng masih terjadi di sejumlah wilayah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut hingga saat ini kelangkaan minyak goreng masih terjadi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur.

Menurutnya, hingga kini penyebab dari kelangkaan masih terus didalami. Pihaknya masih terus mengumpulkan alat bukti soal adanya potensi kesepakatan harga.

"Kelangkaan memang masih terjadi di berbagai wilayah. Ini masih kami dalami penyebabnya," katanya kepada Alinea.id, Selasa, (15/2).

Deswin mengatakan, berbagai agenda pertemuan dengan pelaku usaha masih berlangsung. Terkait adanya dugaan penimbunan, pihak KPPU tidak bisa mengkonfirmasi.

"Jika ada update hasilnya atau tindak lanjut prosesnya, akan kami sampaikan," katanya.

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan tiga fakta di lapangan mengenai drama minyak goreng ini. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, berdasarkan pemantauan lapangan yang dilakukan Ombudsman di 34 provinsi setidaknya ada tiga fenomena masyarakat menyikapi kebijakan minyak goreng dari pemerintah.

Pertama, ditemukan penimbunan oleh masyarakat. Menanggapi kondisi ini pihaknya meminta agar Satgas Pangan melakukan tindakan yang tegas, sehingga penimbunan bisa diminimalisir.

"Penimbunan ini diharapkan Satgas Pangan reaksi cepat ini perlu ketegasan," katanya dalam Diskusi Pelayanan Publik Menjamin Ketersediaan Minyak Goreng, Selasa (8/2).

Kedua, menurutnya, ditemukan pengalihan barang di pasar modern. Artinya, kelangkaan di pasar modern memang ada yang dibuat oleh pelaku pasar modern.

Dia menjelaskan, pelaku pasar modern ada yang menawarkan ke pasar tradisional untuk membeli, karena pengawasan di pasar modern bisa dilakukan dengan ketat. Akhirnya, dijual ke pasar tradisional dengan harga di atas Rp 14.000.

"Ya tentu masyarakat mau datang ke pasar modern, tapi gak semua punya akses kalaupun ada akses, minyak gak ada, repot juga," katanya.

Ketiga, terjadi panic buying atau membeli secara berlebihan meski sudah dibatasi. Menurutnya, karena kondisi ini terjadi secara berulang, maka mestinya bisa diantisipasi.

"Kami harap tiga hal ini di kemudian hari bisa dihilangkan. Pertanyaannya bagaimana pemerintah berikan pelayanan ke masyarakat dengan HET ini, sejauh mana kemampuannya," ucapnya.