Kemenkeu terus sempurnakan langkah efisiensi ruangan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusung ruang kerja kolaboratif guna menghasilkan efisiensi ruangan. Langkah yang diinisiasi sejak 2019 itu untuk mewujudkan budaya kerja yang cerdas, fleksibel, responsif, dan humanis sesuai tuntutan zaman.

"Jajaran di Kemenkeu menganggap semua gedung dan ruangan adalah milik bersama, kita masuk ke ekonomi yang disebut share ekonomi, ekonomi yang sebetulnya saling menggunakan bersama," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/10).

Menurut dia, ekonomi akan semakin menuju efisiensi. Tidak hanya ruang fisik yang bisa dipakai bersama, pelayanan pun kini bisa digunakan bersama.

Cara bekerja pemerintahan di masa depan, kata dia, akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu work (proses bisnis), workforce (sumber daya manusia (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Ketiga aspek akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler.

Kemenkeu, kata dia, terus berupaya menyempurnakan dan meningkatkan cara bekerja baru melalui penerapan ruang kerja kolaboratif yang memadukan ruang kerja fisik dengan ruang kerja digital dengan pemanfaatan teknologi terkini, optimalisasi manajemen talenta, penyederhanaan proses bisnis, digitalisasi, dan pengembangan kompetensi melalui Kemenkeu Learning Center.

Terkait Flexible Working Arrangement (FWA), kata dia, Kemenkeu harus sudah mulai memikirkan skema terbaiknya pascapandemi. Ini akan menjadi acuan normal baru bagi pola kerja di Kemenkeu.

"Kami coba untuk melakukan perubahan budaya kerja di Kemenkeu yang terbuka, transparan, dapat diandalkan, keselamatan, dan keamanan dari data maupun kerahasiaan isu-isu yang Kemenkeu miliki, tetap bisa terjaga," kata Bendahara Negara itu.

Ruang kerja kolaboratif merupakan cara kerja dengan beberapa prinsip, yaitu organisasi tanpa batas atau penerapan organisasi tanpa sekat dengan memperhatikan aspek humanis, produktif, serta penerapan pola kerja matriks dan squad, serta kebijakan delayering yang modern dan berdampak pada efisiensi SDM.

Kemudian harmonisasi, penyederhanaan proses bisnis, dan evaluasi dalam memenuhi kebutuhan organisasi, penyempurnaan kebijakan manajemen talenta yang yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap cara bekerja baru yang menjawab tantangan disrupsi. 

Lalu, penyediaan collaboration tools yang user centric, serta pembentukan tim berbasis proyek dalam collaboration tools. Program ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi nasional, terutama dalam mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dan perkembangan menuju digital governance.